Jasa Hitung Emisi Scope 1 2 3 Sesuai Standar Internasional

Gas Rumah Kaca, Jasa, Jasa Gas Rumah Kaca, Jasa Perhitungan Gas Rumah Kaca, Kalkulator Jejak Karbon·July 25, 2025August 1, 2025

Jasa Hitung Emisi Scope 1 2 3
Sesuai Standar Internasional

Hitung Emisi Scope 1, 2, 3 menjadi langkah awal bagi perusahaan untuk memahami jejak karbonnya dan dampak lingkungan dari operasional perusahaan. Dengan menghitung emisi Gas Rumah Kaca (GRK), perusahaan dapat mengidentifikasi sumber emisi, merancang strategi pengurangan, dan mematuhi regulasi lingkungan yang semakin ketat. Di era kesadaran global terhadap perubahan iklim, transparansi dalam pengelolaan emisi meningkatkan kepercayaan dari investor, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut laporan IPCC, peningkatan suhu global telah mencapai 1°C di atas level pra-industri, dan tanpa tindakan nyata, suhu dapat mencapai 1,5°C antara 2030 dan 2052. Indonesia, sebagai salah satu negara penandatangan Paris Agreement, berkomitmen mengurangi emisi sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional dan 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030. Dengan Hitung Emisi Scope 1, 2, 3, perusahaan Anda turut mendukung target nasional ini.

Memahami Emisi Scope 1, 2, dan 3

Hitung Emisi Scope 1, 2, 3 melibatkan pengelompokan emisi GRK berdasarkan sumbernya, sesuai dengan standar Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Berikut penjelasannya:

Scope 1: Emisi langsung dari aktivitas yang dimiliki atau dikendalikan perusahaan, seperti pembakaran bahan bakar di kendaraan perusahaan, emisi dari proses produksi, atau kebocoran refrigeran dari AC. Contoh: emisi dari genset di pabrik.
Scope 2: Emisi tidak langsung dari pembelian energi, terutama listrik, panas, atau uap yang digunakan perusahaan. Contoh: emisi dari pembangkit listrik yang menyediakan energi untuk kantor Anda.
Scope 3: Emisi tidak langsung lainnya dalam rantai nilai perusahaan, seperti transportasi bahan baku, perjalanan bisnis karyawan, atau penggunaan produk oleh konsumen. Scope 3 sering kali menjadi cakupan terbesar dan paling kompleks.

Memahami ketiga kategori ini memungkinkan perusahaan untuk mengukur dampak lingkungannya secara menyeluruh dan merancang strategi pengurangan yang efektif dan lebih terarah.

Standar Internasional untuk Hitung Emisi Scope 1, 2, 3

Proses hitung emisi scope 1 2 3 mengacu pada standar internasional yang diakui secara global, yaitu:

Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)

Dikembangkan oleh World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), GHG Protocol adalah standar paling luas digunakan untuk mengukur dan melaporkan emisi GRK. Standar ini mencakup pedoman untuk menghitung emisi Scope 1, 2, dan 3, serta pelaporan yang transparan.

ISO 14064-1:2018

Standar ini memberikan panduan untuk organisasi dalam mengukur, memantau, dan melaporkan emisi GRK. ISO 14064-1 mendukung akuntabilitas dan verifikasi emisi, sering digunakan bersama GHG Protocol.

IPCC Guidelines for National GHG Inventories

Pedoman dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ini memberikan metodologi untuk menghitung emisi di tingkat nasional dan organisasi, terutama untuk sektor industri dan energi.

Standar-standar ini memastikan bahwa perhitungan emisi Anda konsisten, transparan, dan dapat diverifikasi oleh pihak ketiga serta diterima secara global.

Panduan dan Peraturan di Indonesia

Di Indonesia panduan untuk hitung emisi scope 1 2 3 diatur oleh sejumlah regulasi yang mendukung komitmen nasional terhadap pengurangan emisi. Berikut adalah panduan dan peraturan terbaru:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Emisi GRK: Regulasi ini mewajibkan perusahaan di sektor tertentu, seperti energi, manufaktur, dan transportasi, untuk melaporkan emisi GRK mereka secara berkala. Diperbarui pada 2025, peraturan ini menekankan penggunaan standar internasional seperti GHG Protocol dan ISO 14064-1.
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon: Peraturan ini mengatur perdagangan karbon dan insentif bagi perusahaan yang mengurangi emisi, termasuk melalui penghitungan emisi Scope 1, 2, dan 3. Pada 2025, implementasi perdagangan karbon di Indonesia semakin aktif, didukung oleh Asosiasi Pedagang Karbon Indonesia.
Peta Jalan NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia: Sebagai bagian dari Paris Agreement, untuk mencapai pengurangan emisi yang lebih ambisius, dengan fokus pada sektor energi, limbah, dan kehutanan.

Panduan ini mengacu pada GHG Protocol dan ISO 14064-1 untuk memastikan kepatuhan terhadap standar global dan lokal. Perusahaan dapat menggunakan alat kalkulator emisi GRK berbasis web seperti platform milik Actia Carbon, untuk melakukan perhitungan.

Manfaat Hitung Emisi Scope 1 2 3 untuk Bisnis Anda

Melakukan hitung emisi scope 1 2 3 memberikan sejumlah manfaat bagi bisnis Anda, termasuk:

Memenuhi kewajiban regulasi sesuai PermenLHK dan Perpres tentang Nilai Ekonomi Karbon, menghindari potensi sanksi.
Laporan emisi yang transparan meningkatkan kepercayaan investor, terutama yang berfokus pada ESG (Environmental, Social, Governance).
Mengidentifikasi sumber emisi membantu perusahaan mendapatkan strategi yang efektif untuk efisiensi konsumsi energi dan biaya operasional.
Perusahaan yang peduli lingkungan lebih menarik bagi pelanggan dan mitra bisnis yang sadar keberlanjutan.
Perusahaan dapat menunjukkan kontribusinya dan mendukung target net zero global pada 2050 sebagai komitmen nasional Indonesia.

Dengan Hitung Emisi Scope 1, 2, 3, Anda tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga membangun bisnis yang lebih berkelanjutan dan kompetitif.

Hitung Emisi Scope 1 2 3 dengan Actia Carbon

Konsultasi Awal: Diskusikan kebutuhan bisnis Anda dengan tim kami.
Pengumpulan Data: Kami membantu mengumpulkan data aktivitas seperti konsumsi energi, bahan bakar, dan rantai pasok.
Perhitungan Emisi: Menggunakan standar GHG Protocol dan alat modern untuk hasil yang akurat.
Laporan dan Strategi: Dapatkan laporan emisi lengkap dan rekomendasi pengurangan emisi.

Hitung Emisi Scope 1, 2, 3 sekarang untuk memulai perjalanan menuju bisnis yang lebih berkelanjutan. Hubungi kami (klik di sini) atau email ke info@actiacarbon.com untuk mendapatkan konsultasi.

Prospek dan Tantangan Implementasi Kebijakan Karbon Biru (Blue Carbon) di Indonesia

Kalkulator Jejak Karbon·February 6, 2025February 6, 2025

Indonesia, sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang tak ternilai harganya, termasuk ekosistem karbon biru (blue carbon). Ekosistem yang terdiri dari hutan mangrove, padang lamun, dan rawa payau, ekosistem ini dapat dikatakan memiliki peran ganda, yaitu sebagai penyimpan karbon yang sangat efisien dan sebagai sumber daya alam yang penting bagi masyarakat pesisir. Karbon biru (blue carbon), atau karbon yang tersimpan dalam ekosistem pesisir, menawarkan potensi besar bagi Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Potensi Karbon Biru (Blue Carbon): Harta Karun Tersembunyi Indonesia

Indonesia memiliki hutan mangrove dengan luas mencapai 3,314 juta hektar dan memiliki potensi penyimpanan karbon sebesar 3,1 gigaton. Jumlah ini setara dengan nilai ekonomi yang sangat besar jika dikonversi menjadi nilai karbon. Potensi ini tidak hanya menawarkan peluang ekonomi, tetapi juga peran penting dalam mitigasi perubahan iklim global.

Selain mangrove, ekosistem padang lamun dan rawa payau juga berkontribusi terhadap potensi karbon biru Indonesia. Kombinasi ketiga ekosistem ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi karbon biru terbesar di dunia.

Kebijakan dan Kelembagaan Blue carbon

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan karbon biru (blue carbon) melalui berbagai kebijakan dan peraturan. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon menjadi landasan hukum penting dalam pengaturan dan pengelolaan karbon biru. Perpres ini memberikan kerangka kerja untuk perdagangan karbon dan insentif lainnya yang dapat mendorong investasi dalam perlindungan dan restorasi ekosistem karbon biru.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memiliki peran penting dalam koordinasi lintas sektor terkait kebijakan karbon biru. Kemenko Marves juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional, untuk mendukung pengembangan karbon biru di Indonesia.

Di tingkat nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditunjuk sebagai penanggung jawab isu kelautan dan karbon biru. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengintegrasikan isu karbon biru dalam kebijakan dan program kelautan.

Tantangan Implementasi Blue Carbon

Implementasi karbon biru di Indonesia, meski menjanjikan dan didukung kebijakan yang kuat, ternyata tidak berjalan mulus. Tantangan menghadang di berbagai lini, salah satu yang paling mendesak adalah bagaimana caranya mengubah potensi ekonomi karbon biru ini menjadi manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Lebih dari itu, penguatan kelembagaan menjadi al yang sangat penting. Tanpa kelembagaan yang solid di tingkat daerah, implementasi kebijakan dan pengelolaan karbon biru yang efektif akan sulit terwujud. Koordinasi lintas sektor juga memegang peranan penting. Kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, serta sektor swasta adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama.

Masyarakat pesisir, sebagai pihak yang paling dekat dengan ekosistem karbon biru, harus dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Dengan begitu, mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku yang merasakan manfaat ekonomi dan sosial dari ekosistem ini.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga tidak boleh dilupakan. Baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kapasitas diperlukan untuk mendukung implementasi karbon biru yang efektif. Terakhir, ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini tentang ekosistem karbon biru sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Tanpa data yang memadai, sulit untuk merumuskan strategi yang efektif dan efisien.

Kerja Sama Berbagai Pihak

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, kerja sama dari berbagai pihak sangat diperlukan. Kemenko Marves telah memfasilitasi kerja sama dengan berbagai negara dan lembaga internasional, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Singapura, Korea Selatan, Bank Dunia, dan World Economic Forum. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, seperti rehabilitasi mangrove, kajian karbon biru, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan pusat mangrove.

Beberapa rekomendasi untuk mempercepat implementasi kebijakan karbon biru di Indonesia:

Memperkuat kelembagaan: KKP perlu memperkuat kelembagaan di tingkat daerah untuk mendukung implementasi kebijakan karbon biru.
Mempercepat implementasi kebijakan: Kebijakan nasional terkait karbon biru perlu segera diimplementasikan agar sektor kelautan dapat berkontribusi pada target penurunan emisi nasional (NDC).
Meningkatkan koordinasi: Koordinasi yang lebih baik antar berbagai pihak terkait, baik di tingkat nasional maupun daerah, sangat penting.
Melibatkan masyarakat: Masyarakat pesisir harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pengembangan karbon biru.
Mengembangkan kapasitas: Program-program pelatihan dan pendampingan teknis perlu diberikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Pelatihan Inventarisasi Gas Rumah Kaca ISO 14064 dan Green House Gas (GHG) Reporting

Gas Rumah Kaca, Jasa Gas Rumah Kaca, Kalkulator Jejak Karbon, Pelatihan Inventarisasi Gas Rumah Kaca, Training·December 17, 2024October 3, 2025

Pelatihan Inventarisasi Gas Rumah Kaca ISO 14064 dan Green House Gas (GHG) Reporting

Pelajari Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GHG) untuk Kegiatan Usaha Anda Dalam 2 Hari

Pelatihan inventarisasi gas rumah kaca dengan standar ISO 14064 dan praktekkan menghitung serta melaporkan emisi GHG untuk perusahaan Anda!

Pelatihan inventarisasi GHG akan sangat Anda butuhkan untuk membantu perusahaan Anda menembus pasar global. Kebutuhan terhadap perhitungan GHG semakin meningkat, baik karena regulasi yang ketat maupun permintaan dari pemangku kepentingan dan klien. Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang akan segera diterapkan, perusahaan harus siap menghadapi audit dan monitoring yang lebih intensif guna memastikan komitmennya terhadap reduksi emisi.

Melalui inventarisasi yang akurat menggunakan metode yang sistematis dan sesuai standard internasional seperti ISO 14064:2019, perusahaan tidak hanya memenuhi regulasi yang berlaku tapi juga berpartisipasi aktif dalam usaha mitigasi perubahan iklim. Inilah moment tepat bagi perusahaan untuk menunjukkan dedikasi terhadap lingkungan dan reputasinya di mata konsumen serta investor.

Namun demikian, salah satu tantangan utama dalam melakukan inventarisasi GHG adalah metodologi. Penentuan faktor emisi sangat berpengaruh dan tergantung pada pengalaman tim yang menghitung GRK. Oleh karena itu, pelatihan atau workshop menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas tim dalam melakukan inventarisasi dengan benar.

Pengenalan Pelatihan Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Dalam dunia bisnis modern, perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan global yang semakin mendesak. Kita semua menyaksikan langsung dampaknya, mulai dari kenaikan suhu Bumi hingga cuaca ekstrem dan naiknya permukaan air laut. Sebagai pelaku bisnis, kita tidak hanya terkena dampak perubahan iklim tersebut; kita juga harus mengambil peran dalam usaha mitigasi. Selain itu dunia global, terutama investor, juga menuntut perusahaan untuk ikut menghitung GRK sebagian bagian dari implementasi ESG (Environmental, Social, and Governance). Langkah pertama tentuanya adalah melakukan inventarisasi GHG sesuai dengan standard berlaku.

Apa Itu Inventarisasi Gas Rumah Kaca?

Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GHG) merupakan proses menghitung jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh suatu organisasi, individu, perusahaan atau bahkan sebuah negara dalam kurun waktu tertentu. Gas rumah kaca ini, seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan nitrous oksida (N2O), dapat memerangkap panas matahari di atmosfer, sehingga menyebabkan suhu bumi meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim.

Mengapa Inventarisasi GHG Penting untuk Perusahaan?

Apakah Anda berencana menembus pasar global? Jika iya, maka perusahaan Anda harus siap menghadapi segala bentuk tekanan lingkungan. Di tengah-tengah era lingkungan yang semakin menuntut tanggung jawab, perhitungan jejak karbon atau GRK bukan lagi sekadar istilah abstrak, melainkan strategi yang penting bagi keberlangsungan perusahaan.

Kelebihan Pelatihan di ActiaClimate

Pelatihan Khusus Untuk Anda!

Materi Pelatihan

Jadwal dan Biaya

Pelatihan Khusus Untuk Anda!

Materi Pelatihan

Jadwal dan Biaya

Daftar Sekarang! Kuota Terbatas

Apa yang anda dapat?

Mengikuti pelatihan ini akan menambah keterampilan anda dalam Inventarisasi Gas Rumah Kaca, tidak hanya itu, Anda akan mendapatkan sertifikat pelatihan dan kesempatan untuk memperluas jaringan profesional (networking).

Mitigasi Gas Rumah Kaca, RPJMD dan Pengembangan Ibu Kota Nusantara

Kalkulator Jejak Karbon·December 12, 2024

Indonesia tengah memasuki era baru dalam pembangunan. Transisi menuju negara maju menuntut perhatian khusus pada pertumbuhan ekonomi di kawasan perkotaan, sembari tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, mitigasi gas rumah kaca (GRK) dan pembangunan perkotaan berkelanjutan.

Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam RPJMD Perkotaan

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK melalui berbagai kebijakan dan program. Lalu apakah mitigasi GRK sudah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perkotaan?

Pertama-tama, mari kita lihat peran mitigasi gas rumah kaca dalam RPJMD perkotaan di Indonesia. Saat ini, pemerintah Indonesia tengah berada pada fase transisi menuju pembangunan jangka panjang yang direncanakan dari tahun 2025 hingga 2045. Dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengajukan draft yang mencakup berbagai kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim.

Sebagai contoh, target resiliensi bencana di perkotaan akan dirumuskan secara spesifik untuk kota-kota prioritas metropolitan di Indonesia. Pembangunan perkotaan berkelanjutan juga mencakup pengelolaan lingkungan dan ketangguhan terhadap bencana.

Perkembangan Kota Urban Maritim dan IGRK

Indonesia menyadari potensi besar ekonomi maritim dalam pembangunan berkelanjutan. Konsep blue economy dan pembangunan pesisir kemaritiman menjadi salah satu fokus dalam RPJP. Tapi apakah perkembangan kota urban maritim sudah termasuk dalam Inventarisasi gas rumah kaca (IGRK)?

Ibu Kota Nusantara (IKN) diposisikan sebagai model pembangunan wilayah berkelanjutan, dengan konsep sponge city yang mengedepankan siklus alami air dan pemanfaatan ruang hijau dan biru. IKN diharapkan menjadi contoh terbaik dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi GRK.

Meskipun masih dalam tahap awal, IKN telah mengantisipasi berbagai tantangan dan peluang dalam pembangunan berkelanjutan. Implementasi di lapangan menjadi kunci keberhasilan konsep-konsep yang telah dirumuskan.

Mitigasi GRK dan pembangunan perkotaan berkelanjutan merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dalam pembangunan Indonesia. Pemerintah telah menetapkan target dan strategi yang jelas dalam RPJP 2025-2045.

Tantangan ke depan adalah mengimplementasikan rencana-rencana tersebut secara konsisten dan efektif. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berkelanjutan.

Mengintegrasikan Kekuatan Laut: Blue Carbon dalam NDC Indonesia Menuju Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Kalkulator Jejak Karbon·December 10, 2024December 10, 2024

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki ketergantungan yang erat dengan laut. Laut tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Dalam konteks perubahan iklim, laut menjadi elemen krusial yang perlu diintegrasikan ke dalam strategi nasional.

Sejak tahun 1994, UNFCCC telah menekankan pentingnya laut dalam diskursus perubahan iklim. Peran laut semakin dipertegas melalui berbagai forum internasional, seperti COP 21 di Paris, COP 25 di Chile, hingga COP 26 di Glasgow, yang secara konsisten menyelenggarakan Ocean and Climate Change Dialogue. Dialog-dialog ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan aksi nyata terkait peran laut dalam menghadapi perubahan iklim.

Indonesia, dengan luas laut yang mendominasi, telah merespon inisiatif global ini dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 yang meratifikasi UNFCCC. Undang-undang ini dengan jelas menegaskan pentingnya laut dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. NDC Indonesia tahun 2016 kemudian memperkuat hal ini dengan menyertakan paragraf khusus tentang pentingnya ekosistem laut dan perlunya perencanaan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Komitmen Indonesia terus bergulir dengan diusulkan Climate Ocean Nexus pada COP25 di Chile tahun 2019. Pada tahun 2020, Indonesia mengajukan submisi terkait isu kelautan dalam perubahan iklim, dan pada tahun 2021, isu kelautan secara eksplisit dimasukkan ke dalam komponen adaptasi Enhanced NDC 2022.

Momentum ini semakin diperkuat melalui G20 Partnership on Ocean-based Actions for Climate, yang melahirkan inisiatif SEAFOAM (Science and Exploration for Ocean-based Actions for Mitigation). SEAFOAM merupakan platform riset kebijakan yang berfokus pada pengembangan opsi mitigasi berbasis laut untuk diintegrasikan ke dalam NDC Indonesia.

Salah satu pencapaian penting adalah masuknya mangrove ke dalam NDC sebagai bagian dari AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use). Mangrove, sebagai salah satu ekosistem blue carbon yang diakui oleh IPCC, memiliki kapasitas besar dalam menyerap dan menyimpan karbon.

Blue Carbon: Potensi dan Implementasinya dalam NDC Indonesia

Blue carbon merujuk pada karbon yang diserap, disimpan, dan dilepaskan oleh ekosistem pesisir dan laut, seperti hutan mangrove, padang lamun, dan rawa payau. Ekosistem ini memiliki kemampuan menyerap karbon yang jauh lebih besar dibandingkan hutan terestrial.

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2022 menunjukkan bahwa luas ekosistem mangrove di Indonesia mencapai 3,36 juta hektar. Sementara itu, berdasarkan laporan dari Pusat Riset Oseanografi – BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) tahun 2023, luas padang lamun di Indonesia yang telah terverifikasi mencapai 293.464 hektar. Potensi blue carbon dari kedua ekosistem pesisir ini sangat signifikan dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia sebesar 43,20% dengan bantuan internasional pada tahun 2030.

Tantangan dan Peluang Blue Carbon

Potensi blue carbon di Indonesia memang sangat besar, tetapi ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Ekosistem pesisir dan laut kita, seperti hutan mangrove, padang lamun, dan rawa-rawa payau, seringkali terdegradasi karena alih fungsi lahan, pencemaran, dan penangkapan ikan yang merusak. Hal ini tentu saja mengancam kelestarian ekosistem blue carbon yang sangat penting dalam menyerap dan menyimpan karbon.

Tantangan lainnya adalah kurangnya data dan informasi. Kita masih kekurangan data tentang luas, kerapatan, dan kedalaman karbon di ekosistem blue carbon. Padahal, data-data ini sangat dibutuhkan untuk merencanakan dan mengelola ekosistem blue carbon dengan baik. Selain itu, keterbatasan kapasitas dan pendanaan juga menjadi penghambat dalam melakukan penelitian, pengelolaan, dan pemantauan ekosistem blue carbon.

Meskipun ada tantangan, kita juga memiliki peluang besar dalam pengembangan blue carbon. Kunci utamanya adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, terutama masyarakat pesisir. Mereka harus dilibatkan dalam upaya konservasi dan restorasi ekosistem blue carbon.

Selain itu, kita perlu mengembangkan skema pendanaan inovatif, seperti mekanisme carbon offset dan menerbitkan blue bonds, agar program blue carbon bisa berjalan secara berkelanjutan. Kerjasama internasional juga sangat penting. Kita bisa belajar dari negara lain dan organisasi internasional, berbagi pengetahuan, teknologi, dan mendapatkan dukungan pendanaan untuk pengembangan blue carbon di Indonesia.

Blue carbon dalam NDC Indonesia

Integrasi blue carbon dalam NDC Indonesia memang sebuah langkah strategis untuk mencapai target pengurangan emisi dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Kekayaan laut Indonesia, yang tercermin dalam potensi blue carbon yang dimilikinya, merupakan aset berharga yang harus kita kelola dengan bijak melalui berbagai upaya inovatif dan melibatkan banyak pihak. Meskipun kita dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti degradasi ekosistem, kurangnya data dan informasi, serta keterbatasan kapasitas dan pendanaan, namun peluang yang terbentang di hadapan kita jauh lebih besar. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, mengembangkan skema pendanaan yang berkelanjutan, serta memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi blue carbon untuk mengatasi perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Jasa Penyusunan Strategi Dekarbonisasi dan Net Zero Emission Industri Sektor Pestisida

Kalkulator Jejak Karbon·November 20, 2024November 20, 2024

Istilah “dekarbonisasi” mungkin sudah sering kita dengar. Sederhananya, dekarbonisasi adalah upaya mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) dan gas rumah kaca lainnya. Kenapa ini penting? Karena emisi gas rumah kaca adalah penyebab utama perubahan iklim dan pemanasan global

Industri pestisida, yang berperan penting dalam menjaga produktivitas pertanian, juga tak luput dari tanggung jawab untuk berkontribusi dalam upaya dekarbonisasi ini. Penggunaan pestisida kimia dalam pertanian tidak hanya berdampak pada kesehatan tanah dan keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi pada emisi gas rumah kaca melalui proses produksi dan penggunaan bahan kimia tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi dekarbonisasi yang efektif dalam sektor ini.

Di berbagai belahan dunia, negara-negara dan perusahaan-perusahaan saat ini tengah berlomba-lomba untuk mencapai target Net Zero Emission untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Konsep ini menuntut agar emisi gas rumah kaca yang dihasilkan harus setara dengan jumlah yang dapat diserap oleh lingkungan.

Dampak Lingkungan dari Industri Pestisida

Di indonesia, sekitar 96% petaninya memilih menggunakan pestisida kimia untuk mengendalikan hama atau organisme pengganggu tanaman (OPT) karena dianggap efektif.

Industri pestisida di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1950-an, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pertanian untuk meningkatkan hasil panen. Sejak saat itu, berbagai produk pestisida kimia diperkenalkan ke pasar untuk membantu petani mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Namun, seiring dengan perkembangan industri ini, muncul dampak negatif terhadap lingkungan seperti kontaminasi tanah dan air, penurunan keanekaragaman hayati, serta risiko kesehatan bagi manusia dan hewan.

Industri pestisida memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan melalui berbagai cara. Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah, mengancam keanekaragaman hayati, dan membahayakan banyak organisme non-target yang penting dalam ekosistem. Selain itu, perkembangan resistensi hama terhadap pestisida juga menjadi masalah serius, yang memicu penggunaan pestisida yang lebih kuat dan berpotensi lebih merusak lingkungan.

Proses Kegiatan Industri Pestisida dan Emisi yang Dihasilkan

Industri pestisida melibatkan sejumlah proses kegiatan mulai dari penelitian dan pengembangan, produksi bahan aktif, formulasi, hingga distribusi ke pasar. Setiap langkah dalam rantai produksi ini dapat menghasilkan emisi berbagai gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan nitrogen oksida (NOx). Oleh karena itu, perusahaan yang bergerakdalam sektor industri pestisida haruus mempertimbangkan untuk mengurangi jejak karbon yang dihasilkan, pengelolaan emisi yang sesuai akan menjadi sangat penting untuk mencapai target dekarbonisasi dan NZE.

Jasa Penyusunan Strategi Dekarbonisasi dan Net Zero Industri Sektor Pestisida

Perlunya Jasa Penyusunan Strategi Dekarbonisasi dan NZE

Industri pestisida di Indonesia menjadi salah satu sektor yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya dekarbonisasi dan pencapaian NZE. Dengan dinamika pasar yang terus berkembang, perusahaan-perusahaan di sektor ini memerlukan jasa penyusunan strategi dekarbonisasi dan NZE untuk membantu mereka mengidentifikasi peluang pengurangan emisi dan mengoptimalkan kinerja berkelanjutan.

Pestisida Ramah Lingkungan

Di pasar, terdapat berbagai produk pestisida yang berbeda berdasarkan kandungan bahan aktif dan tujuan penggunaannya. Namun, saat ini ada tren peningkatan permintaan akan produk pestisida yang ramah lingkungan atau dikenal sebagai pestisida organik.

Jenis-jenis pestisida ramah lingkungan:

Beberapa jenis pestisida ramah lingkungan yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan antara lain:

Pestisida organik/ nabati: Pestisida organik dibuat dari bahan alami seperti minyak tumbuhan, mineral, atau organisme seperti bakteri dan fungi. Pestisida organik cenderung lebih cepat terurai di lingkungan dan memiliki risiko keracunan yang lebih rendah
Pestisida nabati: Pestisida nabati dibuat dari bahan-bahan tanaman seperti bawang putih, cabai, atau biji nimba. Pestisida ini lebih ramah lingkungan karena bahan baku yang digunakan berasal dari sumber alami yang mudah terurai.
Pestisida biologi (Biopestisida): Pestisida biologi merupakan pestisida yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup, seperti bakteri, virus, atau fungi. Pestisida ini memiliki sifat target-specific sehingga lebih efektif dalam mengendalikan hama tanpa membahayakan organisme non-target.
Feromon: Zat kimia alami yang dihasilkan oleh serangga untuk berkomunikasi. Feromon sintetis dapat digunakan untuk mengendalikan populasi hama dengan cara mengganggu siklus hidupnya.

Perusahaan Industri Sektor Pestisida

PT Dharma Guna Wibawa (DGW):
PT Nusa Mandiri Utama
Syngenta Indonesia
PT Santan
Asiana Chemicalindo
PT Agro Sejahtera Indonesia

Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) di Sektor AFOLU Perkotaan

Kalkulator Jejak Karbon·November 15, 2024December 12, 2024

Menghadapi tantangan perubahan iklim menuntut upaya mitigasi yang terukur dan tepat sasaran. Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) menjadi fondasi penting untuk mengidentifikasi sumber emisi dan merumuskan strategi pengurangan emisi yang efektif. Sektor AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use) memegang peran krusial dalam siklus karbon, termasuk di wilayah perkotaan yang dinamis. Perkotaan, dengan karakteristik uniknya seperti fragmentasi lahan dan dominasi pemukiman, mengharuskan pendekatan khusus dalam implementasi IGRK. Artikel ini akan menelaah alternatif metode IGRK mikrosektor AFOLU di perkotaan dengan fokus pada pendekatan sektor kehutanan, khususnya studi kasus hutan kota di DKI Jakarta.

Karakteristik Unik Tutupan Lahan di Perkotaan dan Tantangan IGRK

Ekosistem perkotaan menampilkan beragam tutupan lahan, mulai dari hutan kota, pekarangan, pemukiman, lahan pertanian, hingga ruang terbuka hijau lainnya. Keragaman ini mencerminkan interaksi kompleks antara aktivitas manusia dan lingkungan. Berdasarkan IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, tutupan lahan di perkotaan diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Hutan kota, taman dengan pohon besar, dan area hijau lainnya yang memenuhi kriteria luasan minimum 0,25 hektar, lebar tajuk minimal 75 meter, dan tutupan tajuk lebih dari 30% termasuk dalam kategori forest land.

Lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pertanian, perkebunan, atau buah-buahan, baik monokultur maupun multistrata, seperti pekarangan rumah yang ditanami sayuran atau buah-buahan, tergolong dalam kategori crop land. Lahan terbuka yang didominasi rumput dan semak belukar, seperti lapangan olahraga dan taman kota dengan vegetasi rendah, dikategorikan sebagai grassland. Area pemukiman yang didominasi bangunan dan infrastruktur, seperti perumahan dan gedung perkantoran, masuk dalam kategori settlement. Sementara itu, lahan basah seperti rawa dan danau, termasuk dalam kategori wet land. Lahan yang tidak termasuk dalam kategori-kategori tersebut, seperti lahan kosong dan area industri, diklasifikasikan sebagai other lands.

Hutan kota di perkotaan, yang umumnya merupakan man-made forest, seringkali tersebar dalam bentuk poligon-poligon kecil dengan komposisi jenis pohon yang bervariasi. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam IGRK, seperti tingginya variabilitas tutupan lahan, skala yang kecil dan tersebar, serta keterbatasan akses ke beberapa area.

Peluang Pemanfaatan Teknologi dalam IGRK Perkotaan

Perkembangan teknologi informasi dan penginderaan jauh membuka peluang untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi IGRK di perkotaan. Citra satelit resolusi tinggi, seperti WorldView dan Pleiades, memungkinkan identifikasi dan delineasi tutupan lahan secara detail, bahkan hingga tingkat individu pohon. Drone yang dilengkapi dengan sensor seperti kamera RGB, multispektral, dan LiDAR dapat digunakan untuk pemantauan dan pengukuran biomassa pada skala kecil dengan cepat dan efisien.

Data LiDAR sangat bermanfaat untuk menghasilkan model 3D vegetasi dan mengestimasi biomassa secara akurat. Sistem Informasi Geografis (SIG) memudahkan analisis spasial, integrasi data dari berbagai sumber, dan visualisasi informasi inventarisassi gas rumah kaca (IGRK) secara komprehensif. SIG juga memungkinkan pemodelan dan simulasi untuk memprediksi perubahan tutupan lahan dan emisi GRK di masa depan. Selain itu, platform online dan mobile dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan data lapangan, validasi data, dan diseminasi informasi inventarisassi gas rumah kaca (IGRK)kepada publik, sehingga mendorong partisipasi publik dalam IGRK melalui citizen science.

Metodologi IGRK yang Adaptif untuk Perkotaan

Implementasi Inventarisassi Gas Rumah Kaca (IGRK) di perkotaan membutuhkan pendekatan adaptif dan inovatif. Pemetaan dan pemantauan tutupan lahan yang akurat dapat dilakukan dengan memanfaatkan citra satelit resolusi tinggi, drone, dan data LiDAR, yang kemudian divalidasi melalui pengumpulan data lapangan. Stratifikasi tutupan lahan perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika karbon, seperti jenis vegetasi, kerapatan vegetasi, umur tegakan, dan kondisi lingkungan. Data dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Tata Ruang, dan sumber lainnya dapat digunakan untuk melengkapi informasi stratifikasi.

Pembuatan plot permanen di berbagai strata tutupan lahan memungkinkan pengukuran faktor emisi dan simpanan karbon secara berkala. SNI 7724:2011 direvisi menjadi 7724:2019 menyediakan panduan untuk pembuatan plot permanen dan pengukuran faktor emisi dengan sampling error maksimum 20%. Penggunaan allometric equation yang sesuai dengan jenis pohon dan kondisi lingkungan penting untuk menghasilkan estimasi biomassa yang akurat. Selain biomassa pohon, faktor emisi lainnya yang perlu diukur antara lain karbon organik tanah, emisi dari dekomposisi serasah, dan emisi dari penggunaan lahan non-hutan.

Emisi GRK dihitung dengan mengalikan data aktivitas, seperti perubahan luas tutupan lahan, dengan faktor emisi yang relevan. Di perkotaan, sumber emisi utama sektor AFOLU berasal dari perubahan penggunaan lahan non-hutan, seperti konversi lahan pertanian menjadi pemukiman. Pemantauan perubahan penggunaan lahan non-hutan perlu diintensifkan untuk mendapatkan estimasi emisi yang akurat. Pelaporan inventarisassi gas rumah kaca (IGRK) perlu mengikuti standar dan pedoman yang ditetapkan oleh KLHK dan IPCC.

Rumus perhitungan emisi GRK
Emisi = Data Aktivitas (ha) x Faktor emisi (tCO2/ha)

Mengoptimalkan IGRK Perkotaan

Untuk mengoptimalkan IGRK sektor AFOLU di perkotaan, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, pengembangan sistem database IGRK yang terintegrasi, kerjasama antar pemangku kepentingan, pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi dan edukasi publik, serta penelitian dan pengembangan metode IGRK yang lebih akurat dan adaptif.

Pendekatan adaptif dan inovatif diperlukan untuk menghasilkan estimasi emisi GRK yang akurat. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, stratifikasi tutupan lahan yang representatif, dan pengukuran faktor emisi yang akurat merupakan langkah kunci dalam implementasi IGRK perkotaan. Studi kasus hutan kota DKI Jakarta menunjukkan bahwa inventarisassi gas rumah kaca (IGRK) dapat diterapkan secara efektif dengan memanfaatkan teknologi dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Dengan menerapkan langkah-langkah strategis yang telah diuraikan, diharapkan IGRK sektor AFOLU di perkotaan dapat terus ditingkatkan untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kawasan Pesisir: Optimis Raih Net Zero Emission (NZE)

Climate, Gas Rumah Kaca, Kalkulator Jejak Karbon·October 29, 2024October 29, 2024

Kawasan pesisir Indonesia, memegang peran penting dalam mitigasi perubahan iklim global. Mangrove dan terumbu karang, yang dikenal sebagai blue carbon, merupakan penyerap karbon alami yang signifikan dalam upaya mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Namun, degradasi lingkungan pesisir menjadi tantangan serius yang menuntut perhatian dan aksi nyata. Data terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 3,3 juta hektar mangrove di Indonesia dalam kondisi rusak, sementara 65% terumbu karang di Indonesia berada dalam kondisi kurang sehat.

Kondisi ini menegaskan urgensi pengelolaan pesisir terintegrasi yang memperhatikan baik aspek perlindungan lingkungan maupun pemanfaatan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi instrumen penting untuk mengukur dan memantau emisi GRK dari berbagai aktivitas di wilayah pesisir, serta mengevaluasi efektivitas upaya mitigasi yang dilakukan.

Dinamika Ekosistem Pesisir Indonesia: Kerusakan dan Upaya Pemulihan

Kondisi mangrove di Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan. Beberapa wilayah seperti Papua, sebagian Kalimantan, dan Sulawesi masih memiliki kepadatan mangrove yang relatif baik. Namun, di Pulau Jawa, pesisir Selatan Sumatera, Nusa Tenggara, dan Bali, degradasi mangrove telah terjadi secara masif. Kerusakan mangrove dan terumbu karang tidak hanya meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan emisi GRK. Ketika ekosistem pesisir rusak, karbon yang tersimpan di dalamnya akan dilepaskan ke atmosfer, sehingga mengurangi kapasitas penyerapan karbon dan menambah beban emisi GRK.

Ibarat “kalkulator karbon”, inventarisasi GRK memungkinkan kita untuk mengukur emisi GRK dari berbagai aktivitas di kawasan pesisir, memantau perubahannya dari waktu ke waktu, dan mengevaluasi efektivitas upaya mitigasi.

Kerusakan ekosistem pesisir di Indonesia dipicu oleh alih fungsi lahan mangrove untuk tambak, pemukiman, dan infrastruktur. Pencemaran limbah industri, pertanian, dan rumah tangga juga merusak terumbu karang dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti penggunaan bom ikan dan pukat harimau, turut memperparah kondisi ini. Perubahan iklim dengan peningkatan suhu air laut, pengasaman laut, dan kenaikan permukaan air laut juga mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup ekosistem pesisir.

Aktivitas tersebut berpotensi menjadi sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di kawasan pesisir. Deforestasi dan konversi mangrove menjadi tambak atau pemukiman melepaskan karbon yang tersimpan di dalamnya. Kerusakan terumbu karang akibat penangkapan ikan yang merusak, pencemaran, dan perubahan iklim juga mengurangi kemampuannya dalam menyerap karbon. Transportasi laut, khususnya kapal dan perahu yang menggunakan bahan bakar fosil, turut menghasilkan emisi GRK. Aktivitas industri di kawasan pesisir, seperti pengolahan hasil laut, dan konsumsi energi di pemukiman juga berkontribusi pada emisi GRK. Selain itu, pengolahan limbah yang tidak memadai di kawasan pesisir dapat menghasilkan emisi metana, gas rumah kaca yang lebih kuat dari karbon dioksida.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan pengelolaan pesisir terintegrasi sebagai prioritas nasional. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pemanfaatan ekonomi pesisir berkelanjutan. Potensi ekonomi pesisir yang besar dalam sektor perikanan, pariwisata, dan industri maritim harus dikelola secara bijak untuk memastikan kelestarian ekosistem dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Strategi dan Inovasi dalam Pengelolaan Pesisir

Dalam upaya pengelolaan pesisir terintegrasi, pemerintah telah mengambil beberapa langkah serius. Salah satunya adalah pengembangan aplikasi AKSARA (Aplikasi Kebijakan dan Strategi Respons Adaptasi) oleh Bappenas. Aplikasi ini memudahkan pemantauan dan evaluasi kebijakan terkait pengelolaan lingkungan dan penurunan emisi GRK. Selain itu, program pemulihan kawasan pesisir dengan pendekatan building with nature atau nature-based solutions telah diimplementasikan di berbagai lokasi. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pemulihan ekosistem, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Sponge City di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Penerapan konsep Sponge City di beberapa kota di Indonesia, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan air perkotaan, seperti banjir, kekeringan, dan pencemaran air. Sponge City mengintegrasikan infrastruktur hijau dan infrastruktur abu-abu untuk meningkatkan daya resap air, mengurangi limpasan permukaan, dan meningkatkan kualitas air. Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang sebagai model kota berkelanjutan dengan menerapkan berbagai kebijakan pro-lingkungan, seperti konsep Forest City, Zero Delta Q Policy, dan Sponge City yang terintegrasi dengan desain kota. Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selain upaya-upaya tersebut, perlu dilakukan penguatan penegakan hukum dan pengawasan terhadap perusakan lingkungan pesisir. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan dampak perubahan iklim juga menjadi fokus.

Pengembangan ekonomi berkelanjutan di kawasan pesisir, seperti ekowisata dan budidaya perikanan berkelanjutan, perlu didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tanpa merusak lingkungan.

Kerjasama multi-pihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat, swasta, dan LSM sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan pesisir terintegrasi yang efektif. Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, Indonesia dapat menjaga kelestarian ekosistem pesisirnya, memanfaatkan potensi ekonomi secara berkelanjutan, dan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim global.

Konsultan Penyusunan Carbon Footprint Product untuk Sektor Industri Margarin

Kalkulator Jejak Karbon, Konsultan Karbon Indonesia, Menghitung Jejak Karbon, Tracking Reduksi Emisi CO2·September 13, 2024September 13, 2024

Carbon footprint product dari industri mentega akan sangat diperlukan untuk menjaring pasar nasional maupun internasional. Saat ini margarine dari Indonesia, terutama yang terbuat dari kelapa sawit, telah diekspor ke Nigeria dan negara-negara Afrika Barat lainnya. Mentega menjadi primadona di dapur sebelum ada margarine. Namun, keterbatasan pasokan dan harga yang fluktuatif membuat para ahli makanan mencari alternatif. Margarin pun lahir, hasil inovasi dari minyak nabati yang diproses sedemikian rupa hingga menyerupai mentega. Terbuat dari minyak nabati, margarin memiliki titik leleh yang lebih tinggi, membuatnya lebih stabil pada suhu ruangan.

Emisi yang Dihasilkan Industri Margarin

Industri margarine tidak hanya menghasilkan margarin sebagai produk akhir, tetapi juga berbagai produk turunan seperti shortening, margarin khusus untuk bakery, dan bahan baku untuk produk makanan lainnya. tetapi juga menghasilkan berbagai jenis emisi yang berdampak pada lingkungan.

Emisi gas rumah kaca dari industri margarine berkontribusi pada perubahan iklim, yang berdampak pada peningkatan suhu global, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem. Selain itu, penggunaan lahan yang luas untuk perkebunan kelapa sawit juga dapat menyebabkan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi tanah. Salah satu jenis emisi yang dihasilkan adalah emisi langsung, yaitu karbon dioksida (CO2) yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi. Selain itu, ada juga emisi tidak langsung yang dihasilkan dari penggunaan energi listrik yang berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Emisi ini tidak terlihat secara langsung, tetapi tetap berkontribusi pada peningkatan kadar gas rumah kaca di atmosfer. Selain itu, proses produksi bahan baku seperti budidaya tanaman penghasil minyak nabati juga menghasilkan emisi yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penting bagi industri makanan dan konsumen untuk memahami dampak lingkungan dari proses produksi margarin, penyusunan carbon footprint product dan jejak karbon perusahaan merupakan salah satu solusi tepat terkait hal tersebut.

Perusahaan Sektor Industri Margarin

Beberapa perusahaan margarine besar di Indonesia, seperti

PT Bina Karya Prima
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART)
PT Wilmar Group
PT Salim Ivomas Pratama Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Perusahaan-perusahaan tersebut telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jejak karbon produk mereka, antara lain mengganti sumber energi fosil dengan energi matahari, biogas, atau yang lainnya, tidak hanya itu perusahaan akan mengoptimalkan penggunaan energi dan bahan baku serta mengelola limbah produksi secara bertanggung jawab.

Tujuan Carbon Footprint Product

Carbon footprint product adalah total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan sepanjang siklus hidup suatu produk, mulai dari ekstraksi bahan baku hingga akhir masa pakainya. Dengan kata lain, carbon footprint product adalah ukuran dampak lingkungan dari suatu produk terhadap perubahan iklim. Sedangkan jejak karbon perusahaan adalah jumlah total emisi GRK yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini termasuk emisi dari energi yang digunakan dalam bangunan, proses industri, transportasi, dan lain-lain

Carbon footprint product dan jejak karbon memiliki tujuan yang sama, yaitu mengukur dan mengurangi emisi karbon. Namun, carbon footprint product lebih spesifik pada produk itu sendiri, sedangkan jejak karbon perusahaan lebih luas mencakup seluruh operasi perusahaan. Keduanya penting untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi pengurangan emisi karbon.

Mengapa Industri Margarin Membutuhkan Konsultan Carbon Footprint Product?

Industri margarin membutuhkan konsultan carbon footprint karena berbagai alasan. Konsultan karbon yang berpengalaman seperti Actia dapat membantu perusahaan mengelola risiko iklim dengan mengidentifikasi dan mengurangi risiko bisnis yang terkait dengan perubahan iklim. Disamping itu carbon footprint product meningkatkan reputasi perusahaan dengan menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, yang sangat penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Ketiga, memenuhi regulasi lingkungan yang berlaku, seperti peraturan mengenai emisi gas rumah kaca, untuk menghindari sanksi dan menjaga integritas bisnis. Terakhir, membuka peluang pasar baru dengan menarik konsumen yang peduli terhadap lingkungan, sehingga meningkatkan daya saing dan potensi penjualan. Dengan demikian, konsultan karbon menjadi sangat penting dalam mengoptimalkan operasi industri margarin secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan..

Proses Penyusunan Carbon Footprint Product

Proses penyusunan carbon footprint produk merupakan langkah penting dalam mengukur dan mengurangi dampak lingkungan dari suatu produk. Dalam proses ini melibatkan beberapa tahapan salah satunya adalah melakukan Life Cycle Assessment (LCA) atau Penilaian Daur Hidup. LCA melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua tahapan dalam siklus hidup produk, mulai dari ekstraksi bahan baku hingga akhir masa pakainya. Tahapan analisis LCA harus dimulai dengan menentukan tujuan dan ruang lingkup dari penilaian tersebut, yang membantu untuk memahami batasan serta target yang ingin dicapai. Selanjutnya, dilakukan inventarisasi data, di mana semua data terkait bahan baku, energi yang digunakan dan emisi yang dihasilkan. Tahapan berikutnya setelah data dikumpulkan, harus dilakukan perhitungan total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh produk tersebut. Klik disini untuk mendapatkan bantuan dari Actia.

Jasa Pendampingan Pencapaian Net Zero Emission (NZE) Sektor Industri Margarine

Kalkulator Jejak Karbon, Mencapai Net Zero Emission·September 12, 2024September 12, 2024

Net Zero Emission (NZE) telah menjadi target utama dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Negara-negara di seluruh dunia berkomitmen untuk mencapai NZE pada tahun 2060 guna mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, juga turut berkomitmen dalam upaya tersebut. Dalam hal ini, sektor industri termasuk industri margarin harus turut berkontribusi dan berperan aktif untuk mencapai target NZE.

Dampak Emisi Gas Rumah Kaca pada Industri Margarin

Margarine sering kali dipromosikan sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan mentega. Salah satu alasan utama adalah karena margarine memiliki emisi gas rumah kaca (GRK) yang lebih rendah. Berdasarkan data yang tersedia, margarine menghasilkan sekitar 7,3 pon CO2 per 2,2 pon produk, sedangkan mentega menghasilkan sekitar 26,7 pon CO2 untuk jumlah yang sama.

Faktanya industri margarin juga memiliki dampak terhadap lingkungan. Penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, sebagai bahan utama margarin, telah menyebabkan deforestasi signifikan di Indonesia. Ada sekitar 25 juta hektar hutan telah dibuka untuk perkebunan kelapa sawit, terutama di Kalimantan dan Sumatra. Hal ini menyebabkan hilangnya habitat alami, degradasi tanah, dan penurunan keanekaragaman hayati. Selain itu, industri margarin juga bertanggung jawab atas emisi CO2 yang signifikan. Menurut data dari World Resources Institute (WRI), industri ini menghasilkan sekitar 1,5 gigaton CO2 setiap tahunnya. Emisi ini berasal dari berbagai aktivitas, mulai dari penanaman kelapa sawit hingga proses produksi margarin itu sendiri.

Proses Produksi Industri Margarin Menghasilkan Emisi: Tantangan dan Solusi

Emisi GRK dari industri margarine dapat berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Proses produksi margarine melibatkan penggunaan energi dalam jumlah besar, yang sering kali berasal dari bahan bakar fosil. Selain itu, transportasi bahan baku ke pabrik dan produk jadi ke pasar juga menyumbang emisi GRK. Oleh karena itu, industri margarine memiliki peran signifikan dalam produksi emisi GRK yang perlu dipertimbangkan untuk pengurangan dampak lingkungan.

Menurut laporan terbaru dari International Food & Beverage Alliance (IFBA), industri margarine menyumbang sekitar 0,5% dari total emisi gas rumah kaca global. Angka ini didasarkan pada faktor-faktor seperti:

Proses Produksi: Emisi dari produksi minyak nabati yang digunakan sebagai bahan dasar.
Transportasi: Emisi yang dihasilkan dari distribusi produk margarine.
Pengemasan: Emisi dari pembuatan dan pembuangan kemasan margarine.

Tujuan Net Zero Emission dan Hubungannya dengan Industri Margarin

Tujuan dari NZE adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga titik nol, dengan cara menyeimbangkan emisi yang dihasilkan dengan penyerapan atau pengurangan emisi. Untuk mencapai NZE pada tahun 2060, Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 29% pada tahun 2030 dan 41% dengan bantuan internasional.

Industri margarin harus berperan aktif dalam mencapai target ini. Proses produksi margarin melibatkan beberapa tahapan yang menghasilkan emisi, seperti penanaman kelapa sawit, pengolahan minyak sawit, dan produksi margarin itu sendiri. Emisi yang dihasilkan meliputi CO2, metana (CH4), dan nitrogen oksida (N2O).

Langkah Menuju Net Zero Emission untuk Industri Margarin

Demi mencapai NZE, industri margarin perlu mengambil langkah-langkah konkret. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

Penggunaan Energi Terbarukan: Mengganti sumber energi fosil dengan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa.
Efisiensi Energi: Meningkatkan efisiensi energi dalam proses produksi untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi.
Pengelolaan Limbah yang Baik: Mengelola limbah dengan baik, termasuk daur ulang dan pemanfaatan kembali limbah organik.
Penanaman Kembali Hutan: Melakukan reboisasi dan restorasi lahan yang telah rusak akibat perkebunan kelapa sawit.
Teknologi Emisi Rendah: Mengadopsi teknologi produksi yang lebih ramah lingkungan dan rendah emisi.
Pengurangan Penggunaan Bahan Kimia: Mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang dapat menghasilkan emisi N2O.

Perlukah Industri Margarin Mendapatkan Pendampingan Pencapaian Net Zero Emission?

Industri margarin membutuhkan pendampingan untuk mencapai NZE. Pendampingan ini mencakup penyusunan strategi, implementasi teknologi ramah lingkungan, serta monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan program pengurangan emisi. Konsultan lingkungan seperti Actia dapat membantu perusahaan margarin dalam setiap tahap proses ini, memastikan bahwa mereka mematuhi standar lingkungan dan mencapai target emisi yang telah ditetapkan. Actia menawarkan jasa pendampingan untuk mencapai net zero emission di sektor industri margarin dengan bantuan dari tim ahli yang berpengalaman dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan bantuan kami, Anda dapat meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan Anda dan menjaga reputasi baik perusahaan Anda. Klik disini!

Langkah-langkah Menuju Konsumsi Berkelanjutan

Industri memang memiliki tanggung jawab utama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, kita sebagai konsumen juga dapat berkontribusi untuk mencapai target NZE dengan cara praktik konsumsi berkelanjutan. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

Pilih Produk dengan Label Ramah Lingkungan: Cari produk margarine yang memiliki sertifikasi keberlanjutan.
Kurangi Penggunaan Plastik: Pilih kemasan yang dapat didaur ulang atau yang terbuat dari bahan daur ulang.
Dukung Produsen Lokal: Membeli dari produsen lokal dapat mengurangi emisi dari transportasi produk.

Daftar 5 Perusahaan Industri Margarin di Indonesia

Bonanza Megah Oil
Bina Karya Prima
Citra Nutrindo Langgeng
Megamas Surya
Indofood Sukses Makmur Tbk

Jasa Hitung Emisi Scope 1 2 3Sesuai Standar Internasional