Sinergi Peran Parties-Non Parties dalam Implementasi Strategi NDC

Climate·May 9, 2025May 9, 2025

Perubahan iklim menjadi tantangan global yang memerlukan aksi nyata dari semua pihak. Sebagai bagian dari komitmen internasional, Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca melalui Dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Dokumen ini menjadi panduan bagi negara untuk berkontribusi dalam upaya global menekan kenaikan suhu bumi. Namun, pertanyaan penting muncul: bagaimana target nasional ini dapat diwujudkan? Apakah ada target untuk daerah terkait dengan koontribusi kepada NDC?

Dari Komitmen Global ke Aksi Lokal

NDC Indonesia merupakan turunan dari Persetujuan Paris (Paris Agreement), yang berbeda dari Protokol Kyoto. Jika Protokol Kyoto hanya mewajibkan negara maju mengurangi emisi, Persetujuan Paris mengajak semua negara, termasuk negara berkembang untuk berpartisipasi. Dalam hal ini, peran parties dan non-parties stakeholders sangat penting dalam implementasi strategi NDC.

Sebagai parties, pemerintah pusat bertindak sebagai penanggung jawab utama komitmen nasional. Mereka menyusun regulasi, mengalokasikan anggaran, dan memastikan keselarasan kebijakan dengan target global. Sementara itu, non-parties stakeholders seperti pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat berperan sebagai pelaksana di lapangan.

Target nasional Indonesia dalam NDC adalah mengurangi emisi sebesar 31,89% dengan upaya mandiri dan 43,20% dengan dukungan internasional. Angka ini kemudian dibagi menjadi target sektoral dan sub-nasional. Misalnya, sektor kehutanan, energi, atau pertanian memiliki porsi pengurangan emisi tertentu. Begitu pula setiap provinsi atau kabupaten diharapkan menyusun rencana aksi sesuai potensi dan kebutuhan lokal.

Parties dan Non-Parties: Pembagian Peran dalam Implementasi NDC

Pemerintah pusat (parties) tidak hanya bertugas menetapkan target, tetapi juga memastikan dukungan teknis dan pendanaan kepada daerah. Contohnya, KLHK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyusun peta jalan distribusi target emisi ke tingkat provinsi.

Di sisi lain, non-parties stakeholders seperti pemerintah daerah di Kalimantan Timur bisa fokus pada rehabilitasi lahan gambut, sementara universitas di Jawa Barat mengembangkan teknologi biogas dari limbah pertanian. Sinergi ini mempercepat pencapaian target implementasi NDC karena setiap pihak bergerak sesuai keahlian dan sumber daya yang dimiliki.

Peran Lembaga Pendidikan dan Lembaga Daerah

Selain pemerintah, lembaga pendidikan dan penelitian juga memiliki peran penting. Lembaga pendidikan dapat menjadi pusat inovasi teknologi ramah lingkungan atau penyedia data ilmiah untuk perencanaan kebijakan. Misalnya, universitas di daerah pesisir bisa mengembangkan penelitian tentang restorasi mangrove, sementara universitas di wilayah perkotaan dapat fokus pada energi terbarukan.

Lembaga daerah seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga perlu dilibatkan dalam menyusun rencana aksi iklim. Mereka memahami dinamika lokal, sehingga kebijakan yang dibuat lebih realistis. Pelibatan dunia usaha juga tidak kalah penting. Perusahaan di daerah dapat diajak menerapkan praktik bisnis berkelanjutan, seperti mengurangi limbah atau menggunakan energi bersih.

Masyarakat Sebagai Ujung Tombak

Aksi iklim tidak akan efektif tanpa partisipasi masyarakat. Program seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, atau pertanian rendah emisi perlu disosialisasikan secara masif. Di sinilah peran organisasi masyarakat, kelompok pemuda, atau komunitas adat menjadi vital. Misalnya, masyarakat di Kalimantan telah lama mempraktikkan sistem pertanian rotasi yang menjaga kelestarian hutan. Kearifan lokal semacam ini bisa diintegrasikan ke dalam strategi NDC daerah.

Tantangan dan Peluang Strategi NDC daerah

Meski kerangka kebijakan sudah ada, implementasi strategi NDC di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun rencana teknis seringkali terbatas. Selain itu, koordinasi antar sektor juga rentan tumpang tindih. Untuk itu, pelatihan teknis dan pendampingan dari pusat diperlukan. Di sisi lain, potensi daerah yang beragam justru menjadi peluang. Setiap wilayah bisa berkontribusi sesuai keunggulannya, seperti Jawa yang fokus pada energi terbarukan atau Papua yang menjaga hutan primer.

Dukungan internasional juga membuka peluang pendanaan dan transfer teknologi. Inisiatif seperti carbon trading atau pembiayaan hijau dapat dimanfaatkan daerah untuk membiayai proyek-proyek iklim. Namun, pemerintah daerah perlu didorong untuk lebih aktif mengakses peluang ini melalui proposal yang kompetitif.

Motivasi Kuat Implementasi Strategi NDC

Rapat teknis nasional yang akan datang menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pusat-daerah. Dalam forum tersebut, diharapkan muncul kesepakatan tentang target spesifik setiap daerah, mekanisme pendanaan, serta sistem pemantauan yang transparan. Dengan begitu, kemajuan implementasi NDC dapat diukur secara berkala.

Selain itu, penting untuk membangun sistem insentif bagi daerah yang berprestasi dalam mencapai target. Misalnya, melalui penghargaan atau alokasi anggaran tambahan. Hal ini akan memotivasi daerah untuk lebih serius menjalankan aksi iklim.

Dari Ancaman ke Aksi: Mengelola Risiko Iklim untuk Keberlanjutan Bisnis

Climate·April 30, 2025June 3, 2025

Dari Ancaman ke Aksi:
Mengelola Risiko Iklim untuk Keberlanjutan Bisnis

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia dan bisnis di seluruh dunia. Fenomena yang awalnya dianggap sebagai masalah lingkungan kini berkembang menjadi isu yang mempengaruhi hampir setiap sektor ekonomi. Risiko iklim atau climate risk merujuk pada potensi dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim terhadap lingkungan dan aktivitas manusia, termasuk sektor bisnis. Mengelola risiko ini menjadi sangat penting agar perusahaan dapat bertahan, beradaptasi, dan berkembang dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Apa Itu
Risiko Iklim?

Risiko iklim adalah ancaman terhadap aset, operasi, dan reputasi perusahaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan peristiwa cuaca ekstrem.

Secara umum, risiko iklim terbagi menjadi dua kategori utama:

Risiko Fisik (Physical Risks)

Jangka Pendek (Acute Risks): Peristiwa cuaca ekstrem yang terjadi dalam jangka pendek, seperti badai, banjir, dan gelombang panas yang dapat merusak infrastruktur atau mengganggu operasional perusahaan.
Jangka Panjang (Chronic Risks): Dampak perubahan iklim yang terjadi dalam jangka waktu lama, seperti kenaikan permukaan laut, kekeringan, dan perubahan pola curah hujan yang dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam dan mempengaruhi keberlangsungan bisnis.

Risiko Transisi (Transition Risks)

Risiko ini muncul seiring dengan pergeseran global menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Beberapa faktor yang mempengaruhi risiko transisi meliputi:

Regulasi Lingkungan: Penerapan kebijakan dan regulasi yang lebih ketat terkait pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).
Teknologi: Perusahaan yang tidak dapat beradaptasi dengan teknologi ramah lingkungan yang lebih efisien atau hemat energi.
Perubahan Sosial dan Pasar: Konsumen dan investor semakin mendukung produk dan layanan yang lebih berkelanjutan, mengarah pada perubahan preferensi pasar.

Lalu Mengapa Risiko Iklim Penting untuk Dikelola?

Pengelolaan risiko iklim menjadi sangat penting karena dampak perubahan iklim dapat mengganggu keberlanjutan bisnis dalam berbagai cara, antara lain:

Kerugian Finansial
Reputasi dan Kepercayaan Investor
Kepatuhan Terhadap Regulasi

Strategi untuk Mengelola Risiko Iklim

Mengelola risiko iklim memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan proaktif.

Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan perusahaan:

Integrasi Risiko Iklim ke Dalam Strategi Bisnis

Setelah penilaian risiko dilakukan, perusahaan harus mengintegrasikan temuan tersebut ke dalam strategi bisnis dan perencanaan jangka panjang. Ini dapat mencakup:

Diversifikasi sumber daya dan pasokan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber yang rentan terhadap perubahan iklim.
Investasi dalam teknologi ramah lingkungan dan efisiensi energi untuk mengurangi dampak lingkungan.
Penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam operasi bisnis, untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan ketahanan terhadap risiko terkait bahan baku.

Kenapa Actia?

Persiapkan perusahaan anda dalam mengelola risiko iklim dengan tenaga professional, kami siap membantu!. Lalu kenapa harus memilih kami?

Kami memiliki pengalaman menyusun laporan yang align dengan TCFD ataupun TNFD ataupun CSRD
Kami terbiasa menggunakan berbagai model iklim seperti RCP dan SSP, serta mampu mengolah data bahaya iklim regional
Kami memahami tantangan dan risiko iklim yang dihadapi oleh sektor infrastruktur pelabuhan, aset maritim, dan jaringan rantai pasok global
Kami memiliki kemampuan untuk menyusun laporan secara profesional, didukung oleh komunikasi yang efektif, kolaborasi yang solid, serta berkomitmen untuk menyelesaikan proyek secara tepat waktu dan berkualitas

Perubahan iklim bukan lagi masalah masa depan, ia sudah hadir dan mempengaruhi cara kita berbisnis. Oleh karena itu, mengelola risiko iklim adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing bisnis. Perusahaan yang dapat beradaptasi dengan perubahan iklim akan lebih mampu mengurangi kerugian finansial, meningkatkan reputasi, dan memenuhi harapan konsumen serta investor. Sebaliknya, mereka yang mengabaikan risiko iklim berisiko menghadapi dampak yang lebih besar di masa depan.

Hadapi Risiko Iklim dengan
Strategi yang Tepat!

Perubahan iklim bukan sekadar isu lingkungan, ia adalah risiko bisnis nyata yang dapat mengganggu operasional, merusak aset, dan memengaruhi reputasi perusahaan. Kami siap membantu anda dalam asesmen risiko iklim, penyusunan strategi adaptasi dan mitigasi, serta pelatihan internal sesuai standar global seperti TCFD dan ISO 14091.
Jangan biarkan ketidakpastian iklim mengancam masa depan bisnis. Hubungi kami sekarang untuk konsultasi gratis dan mulai langkah nyata menuju bisnis yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim!

Memahami Carbon Stock Assessment

Climate, Gas Rumah Kaca, Jasa Gas Rumah Kaca, Menghitung Jejak Karbon, Pelatihan Inventarisasi Gas Rumah Kaca·April 28, 2025May 2, 2025

Memahami Carbon Stock Assessment

Langkah Penting dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia saat ini. Salah satu penyebab utamanya adalah meningkatnya konsentrasi karbon dioksida (CO₂) di atmosfer, yang berasal dari aktivitas manusia seperti deforestasi, pembakaran bahan bakar fosil, dan perubahan penggunaan lahan. Untuk mengurangi dampak perubahan iklim, kita perlu mengetahui berapa banyak karbon yang tersimpan di alam, khususnya di hutan, lahan gambut, dan tanah. Inilah yang disebut dengan penilaian stok karbon (carbon stock assessment).

Apa Itu Stok Karbon (Carbon Stock) ?

Stok karbon (carbon stock) merujuk pada jumlah karbon yang tersimpan dalam suatu system khususnya vegetasi dan tanah. Konsep stok karbon sangat penting dalam konteks perubahan iklim, karena karbon yang tersimpan tidak berkontribusi terhadap penumpukan gas rumah kaca (GRK) di atmosfer, selama tidak dilepaskan kembali. Di alam, karbon tersimpan dalam berbagai bentuk seperti:

Biomassa hidup: pohon, semak, tanaman.
Biomassa mati: kayu mati, serasah, dan sampah organik.
Tanah: terutama tanah organik seperti gambut.
Kayu produk jangka panjang: seperti mebel atau konstruksi bangunan.

Karbon dalam ekosistem hutan, misalnya, sangat penting karena pohon menyerap karbon dari atmosfer melalui proses fotosintesis dan menyimpannya selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Sebuah hutan tropis primer bisa menyimpan lebih dari 200 ton karbon per hektar hanya dari biomassa hidup. Jika hutan ini ditebang atau dibakar, maka karbon tersebut akan dilepaskan kembali ke atmosfer sebagai CO₂, meningkatkan emisi dan memperparah efek rumah kaca.

Apa Itu Carbon Stock Assessment ?

Carbon stock assessment adalah proses mengukur atau menghitung jumlah karbon yang tersimpan dalam suatu lahan atau ekosistem. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui berapa banyak karbon yang telah diserap dan tersimpan, serta potensi pelepasannya jika ekosistem terganggu. Penilaian ini biasanya dilakukan untuk:

Mengetahui seberapa besar potensi suatu ekosistem menyimpan karbon.
Menilai dampak perubahan penggunaan lahan terhadap cadangan karbon.
Merancang proyek konservasi, restorasi, atau perdagangan karbon.
Mendukung kebijakan mitigasi perubahan iklim.

Mengapa Penilaian Stok Karbon Itu Penting?

Bagaimana Cara Melakukan Penilaian Stok Karbon?

Mengapa Penilaian Stok Karbon Itu Penting?

Bagaimana Cara Melakukan Penilaian Stok Karbon?

Kenapa Harus Actia?

Kami menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan ini bagi para pelaku usaha dan praktisi serta para peneliti yang berkaitan dengan carbon assesment, yaitu:

1. Berpengalaman

Kami memiliki pengalaman dalam melakukan carbon stock assessment untuk berbagai tipe ekosistem, termasuk hutan mangrove dengan pendekatan berbasis IPCC Guidelines
2. Familiar dengan Rumus-rumus IPPC

Kami sangat familiar dengan rumus-rumus IPCC untuk estimasi biomassa, stok karbon, serta mampu mengaplikasikannya baik secara manual maupun dengan berbagai perangkat lunak pengolahan data.
3. Memahami Kerangka Kera Internasional

Kami memahami kerangka kerja internasional seperti REDD+, NDCs, dan hubungannya dengan Carbon Stock Assesment
4. Profesional, Komunikatif, Kolboratif, Efektif

Kami memiliki kemampuan untuk menyusun laporan secara profesional, didukung oleh komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang solid oleh tim, serta berkomitmen untuk menyelesaikan proyek secara tepat waktu dan berkualitas.

Penilaian stok karbon merupakan bagian penting dari upaya global untuk melawan perubahan iklim. Dengan mengetahui berapa banyak karbon yang tersimpan di suatu wilayah, kita bisa melindungi ekosistem tersebut dan merancang strategi yang efektif untuk mengurangi emisi karbon. Masyarakat, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta semua memiliki peran dalam mendukung kegiatan ini, demi keberlanjutan bumi kita.

Seagrass Lebih dari Sekadar Hamparan Hijau di Bawah Laut – Mengunci CO2

Gas Rumah Kaca, Climate·April 25, 2025April 25, 2025

Ketika kita membayangkan ekosistem laut yang kaya dan penting, sering kali benak kita langsung tertuju pada terumbu karang yang berwarna-warni atau hutan mangrove yang rimbun di tepi pantai. Namun, tahukah Anda bahwa di perairan dangkal, tersembunyi sebuah ekosistem lain yang tak kalah penting bagi kehidupan laut dan bahkan bagi keberlangsungan planet kita? Ekosistem ini adalah padang lamun (seagrass), hamparan tumbuhan berbunga (angiosperma) yang hidup sepenuhnya terendam di dalam air laut.

Meskipun mungkin kurang familiar di telinga sebagian besar orang dibandingkan dengan terumbu karang dan mangrove, padang lamun memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan lingkungan pesisir dan laut. Keberadaannya bukan hanya mempercantik pemandangan bawah laut dengan hijaunya dedaunan yang melambai tertiup arus, tetapi juga menyimpan segudang manfaat ekologis dan ekonomis yang patut untuk kita pahami dan lestarikan.

Seagrass Mengunci CO₂

Salah satu hal istimewa tentang seagrass atau padang lamun adalah kemampuannya “menelan” dan menyimpan karbon dioksida (CO₂), gas rumah kaca yang mampu membuat suhu bumi meningkat. Sama seperti pohon-pohon di darat, daun lamun melakukan fotosintesis, menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk laut dan menyerap CO₂ dari udara dan air di sekitarnya. Tapi, ada yang lebih istimewa lagi! Karbon yang sudah diserap ini tidak hanya disimpan di tubuh tumbuhan lamun, tapi juga “dikunci” dengan aman di dalam lapisan lumpur di bawahnya.

Padang lamun dikenal sebagai salah satu ekosistem pesisir dengan kemampuan penyimpanan karbon yang sangat efisien, bahkan melebihi hutan daratan per satuan luas. Karbon yang tersimpan dalam sedimen padang lamun dapat terakumulasi selama ribuan tahun dan tidak mudah dilepaskan kembali ke atmosfer. Dengan demikian, padang lamun berperan sebagai “penyerap karbon biru” (blue carbon sink) yang sangat penting dalam mitigasi perubahan iklim global.

Bahaya Merusak Padang Lamun (Seagrass)

Ketika padang lamun mengalami kerusakan atau degradasi akibat aktivitas manusia seperti reklamasi, polusi, atau penangkapan ikan yang merusak, karbon yang tersimpan dalam sedimen dapat terlepas kembali ke atmosfer dalam bentuk CO₂ atau metana, yang memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih tinggi daripada CO₂. Oleh karena itu, perlindungan dan restorasi padang lamun menjadi sangat penting tidak hanya untuk kesehatan ekosistem laut, tetapi juga untuk upaya global dalam memerangi perubahan iklim.

Mengapa Popularitas Padang Lamun (Seagrass) Tertinggal?

Meskipun memiliki peran ekologis yang sangat penting, istilah “padang lamun” dan kesadaran akan keberadaannya masih kurang populer dibandingkan dengan “terumbu karang” dan “mangrove”.

Dari segi visibilitas, keindahan visual terumbu karang dengan warna-warni biota lautnya serta ciri khas akar tunjang mangrove yang menjulang jelas berbeda dengan padang lamun yang seringkali tampak sederhana seperti hamparan rumput laut dari permukaan. Selain itu, informasi mengenai signifikansi dan beragam fungsi padang lamun belum tersebar luas di masyarakat, di mana fokus konservasi dan penelitian cenderung lebih tertuju pada terumbu karang dan mangrove yang dianggap lebih ikonik.

Aspek aksesibilitas juga berperan, di mana pariwisata bahari lebih terpusat pada aktivitas di sekitar terumbu karang, sementara mangrove mulai dikembangkan untuk ekowisata, meninggalkan padang lamun dengan daya tarik wisata langsung yang relatif kurang. Terakhir, penamaan “lamun” mungkin kurang menarik atau asing dibandingkan istilah “karang” dan “mangrove” yang lebih familiar dan memiliki konotasi keindahan atau kekuatan alam.

Seagrass Mencegah Eutrofikasi

Padang lamun memiliki beragam fungsi penting bagi ekosistem pesisir dan laut. Sebagai produsen utama, tumbuhan lamun melakukan fotosintesis, menghasilkan oksigen serta menjadi sumber makanan bagi berbagai herbivora laut seperti dugong, penyu, dan beberapa jenis ikan. Hamparan daunnya yang lebat juga menyediakan habitat dan tempat berlindung yang aman bagi berbagai biota laut, terutama bagi anak-anak ikan, udang, kepiting, dan invertebrata lainnya, menjadikannya area pembesaran penting bagi banyak spesies. Selain itu, sistem akar dan rizoma padang lamun yang padat berperan dalam menstabilkan sedimen di dasar laut, mencegah erosi dan sedimentasi berlebihan, serta meredam energi gelombang dan arus, melindungi garis pantai dari abrasi.

Lebih lanjut, padang lamun mampu menyerap kelebihan nutrien dan polutan dari air, membantu menjaga kualitas air laut dan mencegah eutrofikasi. Keberadaannya juga mendukung keanekaragaman hayati dengan menciptakan lingkungan yang kompleks dan beragam, seringkali berinteraksi dengan ekosistem penting lainnya seperti terumbu karang dan mangrove. Kesadaran akan pentingnya fungsi-fungsi ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pelestarian padang lamun, yang merupakan investasi penting bagi kesehatan laut dan masa depan planet kita.

Climate Risk Training

Climate, Climate Risk, Pelatihan, Training·April 23, 2025June 5, 2025

Climate Risk Training

Saatnya Pahami Climate Risk

Dunia sedang berubah, kita makin sering melihat berita tentang cuaca ekstrem: banjir bandang, kekeringan panjang, suhu panas yang memecahkan rekor. Perubahan iklim bukan lagi hal yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia hadir, nyata, meresap, dan memengaruhi banyak aspek serta berbagai sektor.

Perubahan iklim bukan isu jauh di ujung dunia, efek rumah kaca, aktivitas manusia yang meningkatkan emisi, dan dampak lingkungan yang meningkatkan siklus perubahan menjadi pemacu perubahan iklim. Gas emisi yang terus memerangkap panas matahari, membuat bumi perlahan-lahan “demam”. Lebih dari sekadar ancaman lingkungan, perubahan iklim kini telah menjadi tantangan ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Dunia sedang berubah cepat. Pertanyaannya, apakah kita siap beradaptasi, atau justru tertinggal dalam pusaran krisis ini?

Ketika Iklim dan Bisnis Beririsan

Bisnis yang dulu hanya fokus pada strategi pasar dan efisiensi operasional, kini menghadapi tantangan baru: climate risk, atau risiko akibat perubahan iklim. Risiko ini tak hanya bersifat lingkungan, tapi juga berdampak ekonomi dan sosial. Bisnis bukan hanya butuh bertumbuh, tetapi juga harus tahan terhadap guncangan lingkungan dan sosial. Inilah pentingnya memahami climate risk secara menyeluruh. Ketika lingkungan terganggu, dampaknya meluas hingga semua sektor; transportasi terganggu, produksi melambat, rantai pasok terputus, hingga regulasi ketat yang menekan sistem usaha.

Tren dan Regulasi Iklim Global yang Mengubah Dunia Usaha

Di era bisnis modern, isu perubahan iklim berdiri di garis depan strategi dan regulasi global. Negara-negara di seluruh dunia berlomba memperketat regulasi iklim melalui kebijakan seperti carbon tax, cap and trade, serta komitmen net zero emissions. Eropa, sebagai salah satu pionir kebijakan hijau, bahkan sudah menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), di mana produk impor yang tidak memenuhi standar emisi akan dikenai pajak karbon tambahan. Ini bukan hanya berdampak pada industri besar, tapi juga pada sektor ekspor kecil-menengah yang belum siap bertransformasi.

Bagi pelaku usaha di Indonesia, tren ini adalah sinyal kuat untuk berbenah. Tidak hanya agar bisa bertahan di pasar global, tetapi juga agar tidak ketinggalan dalam membangun model bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan yang proaktif merespons regulasi iklim justru mendapat peluang baru: dari insentif investasi hijau, loyalitas konsumen yang makin sadar lingkungan, hingga efisiensi biaya jangka panjang melalui inovasi ramah iklim.

Dunia bisnis tengah mengalami pergeseran besar, dari sekadar mengejar profit ke arah yang lebih bertanggung jawab dan berwawasan masa depan. Di sinilah pentingnya kesiapan menghadapi regulasi iklim global. Bukan sebagai hambatan, tapi sebagai dorongan menuju bisnis yang tangguh, hijau, dan relevan di tengah tantangan zaman.

Apakah bisnis anda siap menghadapi cuaca ekstrem, kebijakan karbon, atau tekanan konsumen soal keberlanjutan?

Alih-alih melihat perubahan iklim sebagai ancaman, anda bisa memanfaatkannya sebagai pemicu inovasi. Konsumen kini mencari produk ramah lingkungan, investor mempertimbangkan skor ESG, dan pemerintah mendorong bisnis rendah emisi. Ancaman dampak perubahan iklim bukan tentang menakut-nakuti. Ini tentang kesempatan untuk bersiap.
Berita baiknya? Melalui pelatihan climate risk bersama Actia, pelaku usaha, manajer, hingga startup founder dapat belajar bagaimana:

Mengidentifikasi risiko iklim yang relevan
Menyusun strategi adaptasi dan mitigasi
Memahami regulasi dan kebijakan iklim
Membuka peluang dalam ekonomi hijau

Pelatihan ini bukan hanya sekedar teori, tapi berisi studi kasus, simulasi risiko, dan panduan teknis yang bisa langsung diterapkan.

Membangun Kesiapan Lewat Pengelolaan Climate Risk

Perusahaan perlu mempersiapkan pengelolaan bisnis untuk menghadapi perubahan iklim dengan cepat dan tepat, antara lain:

Mapping Risiko Iklim

Langkah awal dalam menghadapi perubahan iklim adalah memahami di mana posisi bisnis terhadap risiko iklim. Mapping ini mencakup:

Risiko fisik (banjir, kekeringan, suhu ekstrem)
Risiko transisi (regulasi, reputasi, perubahan teknologi)
Risiko finansial akibat gangguan operasional atau pasokan Pemetaannya bisa menggunakan pendekatan seperti TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) atau dengan bantuan konsultan sustainability.

Membangun Sistem Adaptasi

Setelah risiko diketahui, perusahaan perlu membangun sistem adaptasi yang responsif, diantaranya:

Infrastruktur: desain bangunan tahan cuaca ekstrem
Operasional: fleksibilitas produksi, cadangan pasokan, diversifikasi pemasok
SDM: pelatihan untuk menghadapi kondisi kerja yang berubah Adaptasi bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal membentuk sistem baru yang lebih tangguh di tengah ketidakpastian iklim.

Integrasi ESG (Environmental, Social, Governance)

Mengelola bisnis di tengah perubahan iklim yang terus terjadi membuatnya tidak bisa terpisah dari kerangka ESG, dimana banyak aspek yang semakin diperhatikan seperti:

Environmental: pengelolaan limbah, efisiensi energi, pengurangan emisi
Social: hak pekerja, dampak sosial, kesetaraan akses terhadap sumber daya
Governance: transparansi, akuntabilitas, kepemimpinan yang peduli iklim Perusahaan yang sudah mengintegrasikan ESG terbukti lebih tahan terhadap tekanan pasar dan regulasi global.

Kelebihan Pelatihan di ActiaClimate

Dengan memahami climate risk, anda sedang menyiapkan bisnis untuk masa depan. Masa depan yang menantang, tapi penuh peluang bagi yang bersiap sejak sekarang. Yang bertahan bukan yang paling besar, tapi yang paling adaptif terhadap perubahan. Saatnya melangkah dari responsif menjadi antisipatif. Ikuti pelatihan ini, dan jadilah bagian dari gerakan bisnis berkelanjutan Indonesia.

Daftar Sekarang! Kuota Terbatas

Blue Carbon dan Ekonomi Biru: Peran Sektor Kelautan dalam Perubahan Iklim

Climate·January 31, 2025March 6, 2025

Perubahan iklim merupakan isu global yang membutuhkan tindakan nyata dari berbagai sektor, termasuk sektor kelautan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya laut Indonesia, memiliki peran penting dalam pengendalian perubahan iklim. KKP bertugas sebagai penanggung jawab isu ocean and climate di Indonesia untuk Konvensi Perubahan Iklim, dan juga sebagai pelaksana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor kelautan.

Blue Carbon: Potensi Tersembunyi Ekosistem Pesisir

Salah satu fokus utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah pengembangan sektor karbon biru (blue carbon). Sektor ini berkaitan dengan kemampuan ekosistem pesisir, seperti mangrove, lamun, dan rawa payau, dalam menyerap dan menyimpan karbon dioksida (CO2) dari atmosfer. Ekosistem ini tidak hanya penting bagi keanekaragaman hayati dan ketahanan masyarakat pesisir, tetapi juga memiliki peran besar dalam mitigasi perubahan iklim.

Mangrove, misalnya, mampu menyerap emisi gas rumah kaca empat hingga lima kali lebih banyak daripada ekosistem di darat. Indonesia memiliki sekitar 3,36 juta hektar mangrove yang diperkirakan dapat menyerap 11 miliar ton karbon, dengan nilai ekonomi mencapai 66 miliar USD. Sementara itu, lamun, dengan luas sekitar 1,8 juta hektar berpotensi menyerap 790 juta ton karbon atau setara dengan 35 miliar USD.

Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Ekonomi Biru

Untuk memaksimalkan potensi karbon biru (blue carbon), KKP telah menyusun aksi mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan, yang didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. Aksi ini bertujuan untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, sebuah dokumen yang berisi komitmen nasional dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, KKP memiliki lima strategi utama dalam menerapkan kebijakan ekonomi biru yang berkelanjutan:

Perluasan Kawasan Konservasi: Konservasi laut penting untuk melindungi ekosistem karbon biru dan keanekaragaman hayati laut.
Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota: Sistem ini bertujuan untuk menjaga populasi ikan tetap lestari dan mencegah overfishing.
Pengembangan Budidaya Ramah Lingkungan: Budidaya perikanan yang berkelanjutan di laut, pesisir, dan pedalaman dapat meningkatkan produksi pangan tanpa merusak lingkungan.
Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: KKP berupaya mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan.
Pengelolaan Sampah Plastik di Laut: Sampah plastik merupakan masalah serius bagi ekosistem laut. KKP berupaya mengurangi sampah plastik yang masuk ke laut melalui berbagai program dan kebijakan.

Pengelolaan karbon biru (blue carbon) memiliki tantangan tersendiri. Dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk memastikan keberlanjutan ekosistem ini. Actia dapat membantu Anda dalam menghadapi tantangan terkait bidang carbon management. Selain itu, penelitian dan pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk memahami potensi karbon biru secara lebih komprehensif.

Namun, ada peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi yang terdepan dalam pengelolaan karbon biru. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan komitmen yang kuat dari pemerintah, Indonesia dapat memanfaatkan karbon biru sebagai solusi inovatif untuk mengatasi perubahan iklim, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sektor kelautan memiliki peran penting dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Melalui pengelolaan karbon biru yang efektif dan berkelanjutan, Indonesia dapat mencapai target NDC, melindungi keanekaragaman hayati laut, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ekonomi biru bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan ekosistem laut untuk masa depan yang lebih baik.

Jasa Pendampingan Pencapaian Net Zero Emission Industri Insektisida

Climate, Mencapai Net Zero Emission·November 22, 2024November 22, 2024

Industri insektisida menciptakan produk untuk melindungi tanaman dari serangan hama yang dapat merusak hasil panen dan menimbulkan kerugian besar bagi petani. Selain itu, insektisida juga digunakan untuk mengendalikan serangga penyebar penyakit, seperti nyamuk yang menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Namun, di balik manfaat yang diberikan, industri insektisida juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal keberlanjutan. Di era perubahan iklim seperti sekarang, dunia menuntut setiap sektor industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Proses produksi insektisida yang melibatkan penggunaan bahan kimia, energi tinggi, berpotensi menjadi salah satu sumber emisi karbon yang perlu dikelola dengan lebih baik.

Fungsi dan Alasan Diciptakannya Insektisida

Di sektor pertanian, hama merupakan salah satu ancaman utama yang dapat mengurangi hasil panen secara drastis. Tanaman yang tidak terlindungi sering kali gagal memberikan hasil maksimal, yang pada akhirnya memengaruhi ketersediaan pangan dan pendapatan petani.

Di sisi lain, dalam dunia kesehatan, insektisida menjadi senjata penting untuk melawan serangga pembawa penyakit. Serangga seperti nyamuk, lalat, dan kutu dapat menyebarkan penyakit yang berbahaya, seperti malaria, demam berdarah, dan penyakit Lyme. Tanpa adanya insektisida, penanganan penyakit-penyakit ini akan jauh lebih sulit dan memakan biaya yang besar.

Industri insektisida kini berada dalam sorotan karena dampaknya terhadap lingkungan. Proses produksi insektisida, mulai dari sintesis bahan kimia hingga pengemasan, membutuhkan energi yang besar dan menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan. Selain itu, residu insektisida yang tersisa di tanah dan air dapat merusak ekosistem dan mengganggu keseimbangan alam.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian masyarakat terhadap jejak karbon produk insektisida semakin meningkat. Konsumen kini lebih peduli pada bagaimana sebuah produk diproduksi, apakah prosesnya ramah lingkungan, dan bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan ekosistem. Tekanan ini membuat banyak perusahaan insektisida mulai mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan.

Ancaman yang Dihadapi Industri Insektisida

Salah satu ancaman terbesar bagi industri insektisida adalah dampaknya terhadap lingkungan. Limbah dari proses produksi insektisida dapat mencemari tanah, air, dan bahkan memengaruhi kualitas udara. Paparan insektisida yang tidak terkontrol juga dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dan satwa liar.

Selain itu, munculnya alternatif produk berbasis biologi, seperti insektisida organik, memberikan tantangan baru bagi industri konvensional. Produk-produk ini dianggap lebih aman dan sesuai dengan tren keberlanjutan. Jika tidak berinovasi, perusahaan insektisida tradisional bisa kehilangan pangsa pasar yang semakin peduli terhadap keberlanjutan.

Proses Produksi Insektisida

Produksi insektisida melibatkan beberapa tahapan yang memerlukan keahlian tinggi. Tahap pertama adalah penelitian dan pengembangan bahan aktif yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan serangga secara efektif. Setelah bahan aktif ditemukan, proses sintesis kimia dilakukan untuk menghasilkan senyawa insektisida dalam jumlah besar.

Tahap berikutnya adalah formulasi, di mana bahan aktif dicampur dengan bahan tambahan untuk meningkatkan stabilitas dan efektivitasnya. Setelah proses ini selesai, insektisida dikemas dalam wadah yang aman dan didistribusikan ke pasar. Semua tahapan ini, meskipun esensial, membutuhkan energi yang besar dan menghasilkan emisi karbon yang perlu dikelola dengan bijak.

Industri Insektisida Menuju Net Zero Emission

Untuk mencapai Net Zero Emission (NZE), industri insektisida perlu melakukan beberapa hal. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengganti sumber energi fosil dengan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin. Hal ini dapat mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksi.

Selain itu, efisiensi proses produksi dan hemat energi dapat membantu menekan emisi tanpa mengurangi kualitas produk. Pengelolaan limbah juga harus diperhatikan, dengan memanfaatkan metode daur ulang atau pengolahan limbah menjadi produk sampingan yang bermanfaat.

Perusahaan juga dapat berinvestasi dalam proyek-proyek pengurangan emisi, seperti reboisasi atau pengembangan teknologi karbon rendah. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu perusahaan memenuhi target NZE, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen.

Pentingnya Jasa Pendampingan Pencapaian Net Zero Emssion

Transformasi menuju NZE bukanlah hal yang mudah, terutama bagi industri dengan proses produksi yang kompleks seperti insektisida. Oleh karena itu, jasa pendampingan menjadi kebutuhan penting untuk membantu perusahaan menyusun strategi keberlanjutan yang sesuai. Pendampingan ini meliputi identifikasi sumber emisi, perencanaan langkah pengurangan emisi, dan implementasi solusi berbasis teknologi.

Dengan dukungan dari tenaga ahli yang berpengalaman, perusahaan dapat mengoptimalkan upaya persahaan dalam mencapai target NZE tanpa mengorbankan efisiensi operasional atau kualitas produk. Pendampingan juga membantu perusahaan memahami standar keberlanjutan global, sehingga dapat tetap kompetitif di pasar internasional. Klik disini untuk jasa pendampingan pencapaian NZE!

Perusahaan dan Merek Insektisida di Indonesia

Di Indonesia, beberapa produk insektisida yang diproduksi perusahaan besar di Indonesia

Baygon diproduksi oleh PT SC Johnson Indonesia
Hit diproduksi oleh PT Megasari Makmur, anak perusahaan Godrej Group
Domestos Nomos diproduksi oleh PT Technopia Lever
Agrimec diproduksi oleh PT. Syngenta Indonesia
Decis diproduksi oleh PT Bayer Indonesia
Vape diproduksi oleh PT Fumakilla Indonesia

Jasa Penyusunan Climate-Related Disclosures Berdasar SASB Standards Sektor Industri Agrokimia

Climate·November 21, 2024November 21, 2024

Perubahan iklim menjadi isu yang semakin mendesak di seluruh dunia, mempengaruhi berbagai sektor industri, termasuk agrokimia. Dalam konteks ini, penyusunan climate-related disclosures berdasar SASB Standards untuk sektor industri agrokimia menjadi sangat penting. Tujuan utama dari penyusunan pengungkapan ini adalah untuk memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan mengenai risiko dan peluang yang terkait dengan perubahan iklim, serta untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan investasi.

Tujuan Penyusunan Climate-Related Disclosures Berdasarkan SASB Standards

Climate-Related Disclosures berdasarkan SASB Standards merujuk pada pengungkapan informasi yang berkaitan dengan risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan akibat perubahan iklim, yang diatur oleh Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Pengungkapan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi investor mengenai bagaimana perusahaan mengelola dampak perubahan iklim terhadap operasi dan kinerja keuangan mereka. Dengan mengikuti SASB Standards, perusahaan di sektor agrokimia dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Hal ini juga membantu investor memahami potensi risiko yang mungkin timbul akibat perubahan iklim, sekaligus memberikan gambaran mengenai strategi mitigasi yang diterapkan oleh perusahaan.

Emisi Karbon dalam Sektor Agrokimia

Sektor industri agrokimia berkontribusi pada emisi karbon melalui berbagai proses, mulai dari produksi bahan kimia pertanian hingga penggunaan produk tersebut di lapangan. Proses produksi pupuk dan pestisida sering kali melibatkan penggunaan energi fosil, yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, penggunaan pupuk nitrogen dapat menyebabkan emisi nitrous oxide, gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan global jauh lebih tinggi dibandingkan dengan karbon dioksida. Produk-produk agrokimia seperti pupuk nitrogen, herbisida untuk mengendalikan gulma, dan insektisida untuk menangkal hama, semuanya memiliki jejak karbon yang perlu diperhatikan dalam konteks perubahan iklim global.

Dampak Lingkungan dan Iklim

Industri agrokimia memiliki dampak yang cukup serius terhadap lingkungan dan iklim. Penggunaan bahan kimia pertanian dapat mencemari tanah dan air, serta mengurangi keanekaragaman hayati. Selain itu, praktik pertanian intensif yang bergantung pada pupuk kimia dapat mengarah pada degradasi tanah dan penurunan kualitas tanah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan di sektor ini untuk melakukan pengungkapan terkait dampak lingkungan mereka agar dapat diidentifikasi dan dikelola dengan baik.

Perusahaan di Sektor Industri Agrokimia

Berikut adalah 10 perusahaan terkemuka yang bergerak di sektor industri agrokimia:

PT Agrokimia Asia
PT Asiana Chemicalindo Lestari
PT Mestika Nusantara AgroKimia
PT Petrosida Gresik
PT Satya Agrindo Perkasa
PT Propadu Konair Tahubun (PKT)
PT Kurnia Agro Lestari
PT ATS Inti Sampoerna
PT Syngenta Indonesia
PT Multikimia Agro Sejahtera

Kebutuhan Penyusunan Climate-Related Disclosures Berdasar SASB Standards

Climate-related disclosures berdasar SASB Standards dapat membantu perusahaan mengidentifikasi isu material yang berkaitan dengan perubahan iklim. Dengan menggunakan kerangka kerja SASB, perusahaan dapat mengungkapkan informasi tentang risiko fisik (seperti cuaca ekstrem) dan risiko transisi (seperti pergeseran kebijakan menuju keberlanjutan) yang mungkin memengaruhi operasi mereka. Ini juga mencakup strategi mitigasi yang diterapkan untuk mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan lainnya.

Untuk menyusun climate-related disclosures berdasarkan SASB Standards, elemen-elemen kunci yang perlu diperhatikan meliputi data emisi gas rumah kaca yang akurat, informasi rinci tentang praktik keberlanjutan perusahaan, serta analisis risiko yang menyeluruh terkait perubahan iklim. Selain itu, kebijakan internal perusahaan mengenai keberlanjutan yang jelas dan partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam proses pengungkapan juga sangat penting untuk memastikan kualitas dan relevansi informasi yang disampaikan. Dengan memenuhi semua persyaratan ini, perusahaan dapat menyusun laporan yang transparan dan dapat diandalkan, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Actia Membantu Penyusunan Climate-Related Disclosures Berdasar SASB Standards

Actia memiliki pengalaman dan keahlian dalam membantu perusahaan menyusun climate-related disclosures berdasarkan SASB Standards untuk sektor industri agrokimia. Kami menawarkan layanan konsultasi lengkap mulai dari identifikasi isu material hingga penyusunan laporan yang disesuuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda. Klik untuk konsultasi sekarang!

Dengan demikian, penyusunan climate-related disclosures bukan hanya memenuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga menjadi langkah cermat bagi perusahaan dalam mengelola risiko dan peluang terkait perubahan iklim secara efektif.

Pelestarian Mangrove untuk Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD)

Mencapai Net Zero Emission, Climate, Gas Rumah Kaca·November 11, 2024

Sejalan dengan tujuan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD), DKI Jakarta dengan garis pantainya yang panjang, memiliki peran penting dalam pelestarian mangrove di Indonesia. Ekosistem mangrove di Jakarta berperan dalam penyerapan karbon dan melindungi garis pantai. Melalui pelestarian dan rehabilitasi mangrove, DKI Jakarta berupaya membangun kota yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

Tim MABI: Kolaborasi Multi-Sektor dalam RPRKD

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (MABI) melalui Keputusan Gubernur Nomor 209 Tahun 2023. Tim ini bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program dan aksi mitigasi serta adaptasi perubahan iklim di Jakarta.

Tim MABI terdiri dari dua pokja utama, yaitu pokja mitigasi perubahan iklim dan pokja adaptasi perubahan iklim. Kedua pokja ini didukung oleh tiga pokja lainnya, yaitu pokja komunikasi dan partisipasi masyarakat, pokja pendanaan dan kolaborasi, serta pokja riset dan inovasi.

Mangrove Jakarta dalam Konteks Global

Indonesia memiliki sekitar 20% dari total mangrove dunia, yaitu sekitar 3,36 juta hektar. Jakarta, sebagai bagian dari Indonesia, memiliki peran penting dalam pelestarian mangrove secara global.

Peta Mangrove Nasional 2023 menunjukkan bahwa mangrove tersebar di berbagai wilayah pesisir Indonesia, termasuk di Jakarta. Sebagian besar mangrove di Jakarta terdapat di bagian utara dan barat kota, meliputi Taman Wisata Alam, Hutan Induk Angke Kapuk, Suaka Margasatwa, dan jalur pengaman tol bandara.

Upaya Pemulihan Mangrove di Jakarta

Pelestarian mangrove di Jakarta menghadapi berbagai tantangan, seperti alih fungsi lahan akibat urbanisasi, degradasi akibat pencemaran sampah, dan ekspansi pemukiman. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memulihkan dan meningkatkan luas hutan mangrove melalui penanaman dan rehabilitasi.

Teknik Penanaman Mangrove di Jakarta

Di Jakarta, penanaman mangrove dilakukan dengan dua teknik utama, yaitu teknik guludan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (DPHK) dan teknik rumpun berjarak oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP).

Teknik guludan adalah metode inovatif yang dirancang untuk menanam mangrove di lahan yang terendam air dalam, biasanya dengan kedalaman antara 1 hingga 2 meter. Metode ini melibatkan pembuatan struktur guludan dari cerucuk bambu yang diisi dengan tanah untuk menciptakan media tumbuh bagi bibit mangrove.

Sementara itu, teknik rumpun berjarak juga digunakan untuk penanaman mangrove namun dengan pendekatan yang berbeda. Metode ini menekankan pada penanaman bibit dalam kelompok atau rumpun pada jarak tertentu untuk memaksimalkan pertumbuhan dan kesehatan tanaman.

Kolaborasi dalam Penanaman Mangrove

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi dan mendukung partisipasi berbagai pihak dalam penanaman mangrove. Kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai stakeholder lainnya diharapkan dapat mempercepat upaya pelestarian mangrove di Jakarta.

RTRW 2042: Dukungan Kebijakan untuk Pelestarian Mangrove

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2042 mencantumkan beberapa arah kebijakan yang mendukung pelestarian mangrove, seperti perwujudan lingkungan kota yang berkelanjutan, peningkatan RTH dan badan air permukaan, serta perlindungan pesisir pulau-pulau.

Salah satu fokus utama RTRW DKI Jakarta adalah penciptaan lingkungan perkotaan yang lebih ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Peningkatan RTH menjadi salah satu langkah kunci dalam menciptakan ruang terbuka yang tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota, tetapi juga sebagai habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, termasuk mangrove. Dengan memperbanyak RTH, Jakarta diharapkan dapat mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas hidup warganya.

Selain itu, RTRW juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap badan air permukaan. Dalam konteks ini, pengelolaan mangrove menjadi krusial karena hutan mangrove berfungsi sebagai penyangga alami yang melindungi pesisir dari abrasi dan intrusi air laut. Mangrove juga memiliki peran vital dalam menjaga kualitas air dengan menyaring polutan serta menyediakan habitat bagi berbagai organisme laut. Oleh karena itu, kebijakan RTRW yang mendukung pelestarian mangrove merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir Jakarta.

Perlindungan terhadap pesisir pulau-pulau di Jakarta juga menjadi fokus penting dalam RTRW 2042. Upaya ini mencakup penguatan garis pantai untuk mencegah abrasi, serta pemantauan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak ekosistem mangrove. Dengan demikian, diharapkan kawasan pesisir Jakarta dapat tetap lestari dan berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi daratan dari ancaman kenaikan permukaan air laut.

Penguatan Kapasitas dan Peran Masyarakat

Selain penanaman dan rehabilitasi, upaya pelestarian mangrove juga dilakukan melalui penguatan kapasitas masyarakat, penangkaran biota laut, serta kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang berbasis masyarakat.

Pelestarian mangrove merupakan bagian integral dari RPRKD DKI Jakarta. Melalui kolaborasi multi-sektor dan pelibatan masyarakat, diharapkan upaya pelestarian mangrove di Jakarta dapat terus ditingkatkan, sehingga ekosistem mangrove dapat terus berperan dalam menjaga keberlanjutan pesisir dan mendukung tercapainya target RPRKD.

Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan RPRKD DKI Jakarta

Climate, Gas Rumah Kaca, Jasa Gas Rumah Kaca, Jasa Perhitungan Gas Rumah Kaca, Jasa Perhitungan Jejak Karbon, Konsultan Karbon Indonesia·November 6, 2024November 6, 2024

Perubahan iklim merupakan isu yang menuntut perhatian serius dari seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. DKI Jakarta, salah satu kota yang menjadi pusat aktivitas ekonomi menghadapi tantangan besar akibat dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, dan peningkatan suhu.

Menyadari urgensi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan komitmennya dalam menghadapi perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan program. Salah satunya adalah dengan menyusun Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) yang dipayungi oleh Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021.

RPRKD, upaya DKI Jakarta untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 30% pada tahun 2030 dan menuju net zero emission pada tahun 2050. Inventarisasi GRK menjadi langkah awal dalam penyusunan RPRKD, karena data yang akurat akan menjadi dasar perencanaan program dan aksi mitigasi perubahan iklim.

Inventarisasi GRK: Dasar RPRKD DKI Jakarta

Inventarisasi GRK merupakan proses pengumpulan data dan informasi mengenai sumber emisi GRK di suatu wilayah. Data ini mencakup berbagai sektor, seperti energi, transportasi, industri, limbah, pertanian, dan kehutanan.

Di DKI Jakarta, inventarisasi GRK dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan emisi GRK dan mengevaluasi efektivitas program mitigasi yang telah dijalankan. Data inventarisasi GRK juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPRKD, sehingga program dan aksi mitigasi yang direncanakan dapat tepat sasaran dan efektif dalam menurunkan emisi GRK.

Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021: Payung Hukum RPRKD

RPRKD merupakan langkah strategis DKI Jakarta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Dipayungi oleh Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021, RPRKD mengintegrasikan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam berbagai sektor pembangunan.

Komitmen DKI Jakarta dalam menangani perubahan iklim telah dimulai sejak tahun 2007 dengan bergabung dalam C40, jaringan kota-kota dunia yang berkomitmen dalam aksi mitigasi perubahan iklim. Pada tahun 2009, dalam COP 15, Jakarta menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 30% pada tahun 2030 dan menuju net zero emission pada tahun 2050.

RPRKD DKI Jakarta tidak hanya berfokus pada mitigasi, tetapi juga adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Hal ini tercermin dalam program-program yang direncanakan, seperti pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), peningkatan sistem drainase, dan pembangunan infrastruktur tahan bencana.

Implementasi RPRKD: Kolaborasi Multi-Sektor

Implementasi RPRKD melibatkan kolaborasi multi-sektor, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (MABI) yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program dan aksi mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

Tim MABI terdiri dari berbagai unsur, seperti pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi multi-sektor ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan efektivitas dalam implementasi RPRKD DKI Jakarta.

Penanaman Mangrove: Salah Satu Aksi Nyata Mitigasi Perubahan Iklim

Salah satu aksi nyata mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penanaman mangrove. Mangrove memiliki peran penting dalam menyerap dan menyimpan karbon, sehingga dapat membantu mengurangi emisi GRK.

Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi, habitat bagi berbagai biota laut, dan sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. Upaya penanaman dan pelestarian mangrove menjadi bagian integral dari RPRKD DKI Jakarta.

Monitoring dan Evaluasi: Menjamin Efektivitas RPRKD DKI Jakarta

Agar implementasi RPRKD berjalan efektif dan mencapai tujuannya, pemantauan dan evaluasi berkala harus dilakukan. Ibarat sebuah perjalanan, kita perlu mengetahui sudah sejauh mana kita melangkah dan apakah kita berada di jalur yang benar. Dalam konteks RPRKD, penurunan emisi GRK menjadi indikator utama keberhasilan. Seberapa jauh upaya kita dalam mengurangi jejak karbon di Jakarta?

Selain itu, peningkatan luas ruang terbuka hijau (RTH) juga menjadi tolok ukur yang penting. RTH tidak hanya mempercantik kota, tetapi juga berperan sebagai paru-paru kota yang menyegarkan udara dan menyerap polusi.

Tak kalah penting, peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim juga perlu dievaluasi. Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, mulai dari banjir rob, cuaca ekstrem, hingga kenaikan permukaan air laut.

Hasil pemantauan dan evaluasi ini nantinya akan menjadi cermin bagi kita semua, memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan yang telah dicapai dan tantangan yang masih ada. Dengan demikian, RPRKD dan program-program turunannya dapat terus disempurnakan, disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim.