Perubahan iklim merupakan isu global yang membutuhkan tindakan nyata dari berbagai sektor, termasuk sektor kelautan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya laut Indonesia, memiliki peran penting dalam pengendalian perubahan iklim. KKP bertugas sebagai penanggung jawab isu ocean and climate di Indonesia untuk Konvensi Perubahan Iklim, dan juga sebagai pelaksana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor kelautan.
Blue Carbon: Potensi Tersembunyi Ekosistem Pesisir
Salah satu fokus utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah pengembangan sektor karbon biru (blue carbon). Sektor ini berkaitan dengan kemampuan ekosistem pesisir, seperti mangrove, lamun, dan rawa payau, dalam menyerap dan menyimpan karbon dioksida (CO2) dari atmosfer. Ekosistem ini tidak hanya penting bagi keanekaragaman hayati dan ketahanan masyarakat pesisir, tetapi juga memiliki peran besar dalam mitigasi perubahan iklim.
Mangrove, misalnya, mampu menyerap emisi gas rumah kaca empat hingga lima kali lebih banyak daripada ekosistem di darat. Indonesia memiliki sekitar 3,36 juta hektar mangrove yang diperkirakan dapat menyerap 11 miliar ton karbon, dengan nilai ekonomi mencapai 66 miliar USD. Sementara itu, lamun, dengan luas sekitar 1,8 juta hektar berpotensi menyerap 790 juta ton karbon atau setara dengan 35 miliar USD.
Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Ekonomi Biru
Untuk memaksimalkan potensi karbon biru (blue carbon), KKP telah menyusun aksi mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan, yang didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. Aksi ini bertujuan untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, sebuah dokumen yang berisi komitmen nasional dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, KKP memiliki lima strategi utama dalam menerapkan kebijakan ekonomi biru yang berkelanjutan:
- Perluasan Kawasan Konservasi: Konservasi laut penting untuk melindungi ekosistem karbon biru dan keanekaragaman hayati laut.
- Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota: Sistem ini bertujuan untuk menjaga populasi ikan tetap lestari dan mencegah overfishing.
- Pengembangan Budidaya Ramah Lingkungan: Budidaya perikanan yang berkelanjutan di laut, pesisir, dan pedalaman dapat meningkatkan produksi pangan tanpa merusak lingkungan.
- Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: KKP berupaya mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan.
- Pengelolaan Sampah Plastik di Laut: Sampah plastik merupakan masalah serius bagi ekosistem laut. KKP berupaya mengurangi sampah plastik yang masuk ke laut melalui berbagai program dan kebijakan.
Pengelolaan karbon biru (blue carbon) memiliki tantangan tersendiri. Dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk memastikan keberlanjutan ekosistem ini. Selain itu, penelitian dan pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk memahami potensi karbon biru secara lebih komprehensif.
Namun, ada peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi yang terdepan dalam pengelolaan karbon biru. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan komitmen yang kuat dari pemerintah, Indonesia dapat memanfaatkan karbon biru sebagai solusi inovatif untuk mengatasi perubahan iklim, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sektor kelautan memiliki peran penting dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Melalui pengelolaan karbon biru yang efektif dan berkelanjutan, Indonesia dapat mencapai target NDC, melindungi keanekaragaman hayati laut, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ekonomi biru bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan ekosistem laut untuk masa depan yang lebih baik.