carbon - ACTIA - Aplikasi Menghitung Jejak Karbon

Seagrass Lebih dari Sekadar Hamparan Hijau di Bawah Laut – Mengunci CO2

Gas Rumah Kaca, Climate·April 25, 2025April 25, 2025

Ketika kita membayangkan ekosistem laut yang kaya dan penting, sering kali benak kita langsung tertuju pada terumbu karang yang berwarna-warni atau hutan mangrove yang rimbun di tepi pantai. Namun, tahukah Anda bahwa di perairan dangkal, tersembunyi sebuah ekosistem lain yang tak kalah penting bagi kehidupan laut dan bahkan bagi keberlangsungan planet kita? Ekosistem ini adalah padang lamun (seagrass), hamparan tumbuhan berbunga (angiosperma) yang hidup sepenuhnya terendam di dalam air laut.

Meskipun mungkin kurang familiar di telinga sebagian besar orang dibandingkan dengan terumbu karang dan mangrove, padang lamun memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan lingkungan pesisir dan laut. Keberadaannya bukan hanya mempercantik pemandangan bawah laut dengan hijaunya dedaunan yang melambai tertiup arus, tetapi juga menyimpan segudang manfaat ekologis dan ekonomis yang patut untuk kita pahami dan lestarikan.

Seagrass Mengunci CO₂

Salah satu hal istimewa tentang seagrass atau padang lamun adalah kemampuannya “menelan” dan menyimpan karbon dioksida (CO₂), gas rumah kaca yang mampu membuat suhu bumi meningkat. Sama seperti pohon-pohon di darat, daun lamun melakukan fotosintesis, menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk laut dan menyerap CO₂ dari udara dan air di sekitarnya. Tapi, ada yang lebih istimewa lagi! Karbon yang sudah diserap ini tidak hanya disimpan di tubuh tumbuhan lamun, tapi juga “dikunci” dengan aman di dalam lapisan lumpur di bawahnya.

Padang lamun dikenal sebagai salah satu ekosistem pesisir dengan kemampuan penyimpanan karbon yang sangat efisien, bahkan melebihi hutan daratan per satuan luas. Karbon yang tersimpan dalam sedimen padang lamun dapat terakumulasi selama ribuan tahun dan tidak mudah dilepaskan kembali ke atmosfer. Dengan demikian, padang lamun berperan sebagai “penyerap karbon biru” (blue carbon sink) yang sangat penting dalam mitigasi perubahan iklim global.

Bahaya Merusak Padang Lamun (Seagrass)

Ketika padang lamun mengalami kerusakan atau degradasi akibat aktivitas manusia seperti reklamasi, polusi, atau penangkapan ikan yang merusak, karbon yang tersimpan dalam sedimen dapat terlepas kembali ke atmosfer dalam bentuk CO₂ atau metana, yang memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih tinggi daripada CO₂. Oleh karena itu, perlindungan dan restorasi padang lamun menjadi sangat penting tidak hanya untuk kesehatan ekosistem laut, tetapi juga untuk upaya global dalam memerangi perubahan iklim.

Mengapa Popularitas Padang Lamun (Seagrass) Tertinggal?

Meskipun memiliki peran ekologis yang sangat penting, istilah “padang lamun” dan kesadaran akan keberadaannya masih kurang populer dibandingkan dengan “terumbu karang” dan “mangrove”.

Dari segi visibilitas, keindahan visual terumbu karang dengan warna-warni biota lautnya serta ciri khas akar tunjang mangrove yang menjulang jelas berbeda dengan padang lamun yang seringkali tampak sederhana seperti hamparan rumput laut dari permukaan. Selain itu, informasi mengenai signifikansi dan beragam fungsi padang lamun belum tersebar luas di masyarakat, di mana fokus konservasi dan penelitian cenderung lebih tertuju pada terumbu karang dan mangrove yang dianggap lebih ikonik.

Aspek aksesibilitas juga berperan, di mana pariwisata bahari lebih terpusat pada aktivitas di sekitar terumbu karang, sementara mangrove mulai dikembangkan untuk ekowisata, meninggalkan padang lamun dengan daya tarik wisata langsung yang relatif kurang. Terakhir, penamaan “lamun” mungkin kurang menarik atau asing dibandingkan istilah “karang” dan “mangrove” yang lebih familiar dan memiliki konotasi keindahan atau kekuatan alam.

Seagrass Mencegah Eutrofikasi

Padang lamun memiliki beragam fungsi penting bagi ekosistem pesisir dan laut. Sebagai produsen utama, tumbuhan lamun melakukan fotosintesis, menghasilkan oksigen serta menjadi sumber makanan bagi berbagai herbivora laut seperti dugong, penyu, dan beberapa jenis ikan. Hamparan daunnya yang lebat juga menyediakan habitat dan tempat berlindung yang aman bagi berbagai biota laut, terutama bagi anak-anak ikan, udang, kepiting, dan invertebrata lainnya, menjadikannya area pembesaran penting bagi banyak spesies. Selain itu, sistem akar dan rizoma padang lamun yang padat berperan dalam menstabilkan sedimen di dasar laut, mencegah erosi dan sedimentasi berlebihan, serta meredam energi gelombang dan arus, melindungi garis pantai dari abrasi.

Lebih lanjut, padang lamun mampu menyerap kelebihan nutrien dan polutan dari air, membantu menjaga kualitas air laut dan mencegah eutrofikasi. Keberadaannya juga mendukung keanekaragaman hayati dengan menciptakan lingkungan yang kompleks dan beragam, seringkali berinteraksi dengan ekosistem penting lainnya seperti terumbu karang dan mangrove. Kesadaran akan pentingnya fungsi-fungsi ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pelestarian padang lamun, yang merupakan investasi penting bagi kesehatan laut dan masa depan planet kita.

Mengintegrasikan Kekuatan Laut: Blue Carbon dalam NDC Indonesia Menuju Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Kalkulator Jejak Karbon·December 10, 2024December 10, 2024

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki ketergantungan yang erat dengan laut. Laut tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Dalam konteks perubahan iklim, laut menjadi elemen krusial yang perlu diintegrasikan ke dalam strategi nasional.

Sejak tahun 1994, UNFCCC telah menekankan pentingnya laut dalam diskursus perubahan iklim. Peran laut semakin dipertegas melalui berbagai forum internasional, seperti COP 21 di Paris, COP 25 di Chile, hingga COP 26 di Glasgow, yang secara konsisten menyelenggarakan Ocean and Climate Change Dialogue. Dialog-dialog ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan aksi nyata terkait peran laut dalam menghadapi perubahan iklim.

Indonesia, dengan luas laut yang mendominasi, telah merespon inisiatif global ini dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 yang meratifikasi UNFCCC. Undang-undang ini dengan jelas menegaskan pentingnya laut dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. NDC Indonesia tahun 2016 kemudian memperkuat hal ini dengan menyertakan paragraf khusus tentang pentingnya ekosistem laut dan perlunya perencanaan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Komitmen Indonesia terus bergulir dengan diusulkan Climate Ocean Nexus pada COP25 di Chile tahun 2019. Pada tahun 2020, Indonesia mengajukan submisi terkait isu kelautan dalam perubahan iklim, dan pada tahun 2021, isu kelautan secara eksplisit dimasukkan ke dalam komponen adaptasi Enhanced NDC 2022.

Momentum ini semakin diperkuat melalui G20 Partnership on Ocean-based Actions for Climate, yang melahirkan inisiatif SEAFOAM (Science and Exploration for Ocean-based Actions for Mitigation). SEAFOAM merupakan platform riset kebijakan yang berfokus pada pengembangan opsi mitigasi berbasis laut untuk diintegrasikan ke dalam NDC Indonesia.

Salah satu pencapaian penting adalah masuknya mangrove ke dalam NDC sebagai bagian dari AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use). Mangrove, sebagai salah satu ekosistem blue carbon yang diakui oleh IPCC, memiliki kapasitas besar dalam menyerap dan menyimpan karbon.

Blue Carbon: Potensi dan Implementasinya dalam NDC Indonesia

Blue carbon merujuk pada karbon yang diserap, disimpan, dan dilepaskan oleh ekosistem pesisir dan laut, seperti hutan mangrove, padang lamun, dan rawa payau. Ekosistem ini memiliki kemampuan menyerap karbon yang jauh lebih besar dibandingkan hutan terestrial.

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2022 menunjukkan bahwa luas ekosistem mangrove di Indonesia mencapai 3,36 juta hektar. Sementara itu, berdasarkan laporan dari Pusat Riset Oseanografi – BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) tahun 2023, luas padang lamun di Indonesia yang telah terverifikasi mencapai 293.464 hektar. Potensi blue carbon dari kedua ekosistem pesisir ini sangat signifikan dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia sebesar 43,20% dengan bantuan internasional pada tahun 2030.

Tantangan dan Peluang Blue Carbon

Potensi blue carbon di Indonesia memang sangat besar, tetapi ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Ekosistem pesisir dan laut kita, seperti hutan mangrove, padang lamun, dan rawa-rawa payau, seringkali terdegradasi karena alih fungsi lahan, pencemaran, dan penangkapan ikan yang merusak. Hal ini tentu saja mengancam kelestarian ekosistem blue carbon yang sangat penting dalam menyerap dan menyimpan karbon.

Tantangan lainnya adalah kurangnya data dan informasi. Kita masih kekurangan data tentang luas, kerapatan, dan kedalaman karbon di ekosistem blue carbon. Padahal, data-data ini sangat dibutuhkan untuk merencanakan dan mengelola ekosistem blue carbon dengan baik. Selain itu, keterbatasan kapasitas dan pendanaan juga menjadi penghambat dalam melakukan penelitian, pengelolaan, dan pemantauan ekosistem blue carbon.

Meskipun ada tantangan, kita juga memiliki peluang besar dalam pengembangan blue carbon. Kunci utamanya adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, terutama masyarakat pesisir. Mereka harus dilibatkan dalam upaya konservasi dan restorasi ekosistem blue carbon.

Selain itu, kita perlu mengembangkan skema pendanaan inovatif, seperti mekanisme carbon offset dan menerbitkan blue bonds, agar program blue carbon bisa berjalan secara berkelanjutan. Kerjasama internasional juga sangat penting. Kita bisa belajar dari negara lain dan organisasi internasional, berbagi pengetahuan, teknologi, dan mendapatkan dukungan pendanaan untuk pengembangan blue carbon di Indonesia.

Blue carbon dalam NDC Indonesia

Integrasi blue carbon dalam NDC Indonesia memang sebuah langkah strategis untuk mencapai target pengurangan emisi dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Kekayaan laut Indonesia, yang tercermin dalam potensi blue carbon yang dimilikinya, merupakan aset berharga yang harus kita kelola dengan bijak melalui berbagai upaya inovatif dan melibatkan banyak pihak. Meskipun kita dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti degradasi ekosistem, kurangnya data dan informasi, serta keterbatasan kapasitas dan pendanaan, namun peluang yang terbentang di hadapan kita jauh lebih besar. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, mengembangkan skema pendanaan yang berkelanjutan, serta memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi blue carbon untuk mengatasi perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan RPRKD DKI Jakarta

Climate, Gas Rumah Kaca, Jasa Gas Rumah Kaca, Jasa Perhitungan Gas Rumah Kaca, Jasa Perhitungan Jejak Karbon, Konsultan Karbon Indonesia·November 6, 2024November 6, 2024

Perubahan iklim merupakan isu yang menuntut perhatian serius dari seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. DKI Jakarta, salah satu kota yang menjadi pusat aktivitas ekonomi menghadapi tantangan besar akibat dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, dan peningkatan suhu.

Menyadari urgensi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan komitmennya dalam menghadapi perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan program. Salah satunya adalah dengan menyusun Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) yang dipayungi oleh Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021.

RPRKD, upaya DKI Jakarta untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 30% pada tahun 2030 dan menuju net zero emission pada tahun 2050. Inventarisasi GRK menjadi langkah awal dalam penyusunan RPRKD, karena data yang akurat akan menjadi dasar perencanaan program dan aksi mitigasi perubahan iklim.

Inventarisasi GRK: Dasar RPRKD DKI Jakarta

Inventarisasi GRK merupakan proses pengumpulan data dan informasi mengenai sumber emisi GRK di suatu wilayah. Data ini mencakup berbagai sektor, seperti energi, transportasi, industri, limbah, pertanian, dan kehutanan.

Di DKI Jakarta, inventarisasi GRK dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan emisi GRK dan mengevaluasi efektivitas program mitigasi yang telah dijalankan. Data inventarisasi GRK juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPRKD, sehingga program dan aksi mitigasi yang direncanakan dapat tepat sasaran dan efektif dalam menurunkan emisi GRK.

Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021: Payung Hukum RPRKD

RPRKD merupakan langkah strategis DKI Jakarta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Dipayungi oleh Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021, RPRKD mengintegrasikan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam berbagai sektor pembangunan.

Komitmen DKI Jakarta dalam menangani perubahan iklim telah dimulai sejak tahun 2007 dengan bergabung dalam C40, jaringan kota-kota dunia yang berkomitmen dalam aksi mitigasi perubahan iklim. Pada tahun 2009, dalam COP 15, Jakarta menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 30% pada tahun 2030 dan menuju net zero emission pada tahun 2050.

RPRKD DKI Jakarta tidak hanya berfokus pada mitigasi, tetapi juga adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Hal ini tercermin dalam program-program yang direncanakan, seperti pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), peningkatan sistem drainase, dan pembangunan infrastruktur tahan bencana.

Implementasi RPRKD: Kolaborasi Multi-Sektor

Implementasi RPRKD melibatkan kolaborasi multi-sektor, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (MABI) yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program dan aksi mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

Tim MABI terdiri dari berbagai unsur, seperti pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi multi-sektor ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan efektivitas dalam implementasi RPRKD DKI Jakarta.

Penanaman Mangrove: Salah Satu Aksi Nyata Mitigasi Perubahan Iklim

Salah satu aksi nyata mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penanaman mangrove. Mangrove memiliki peran penting dalam menyerap dan menyimpan karbon, sehingga dapat membantu mengurangi emisi GRK.

Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi, habitat bagi berbagai biota laut, dan sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. Upaya penanaman dan pelestarian mangrove menjadi bagian integral dari RPRKD DKI Jakarta.

Monitoring dan Evaluasi: Menjamin Efektivitas RPRKD DKI Jakarta

Agar implementasi RPRKD berjalan efektif dan mencapai tujuannya, pemantauan dan evaluasi berkala harus dilakukan. Ibarat sebuah perjalanan, kita perlu mengetahui sudah sejauh mana kita melangkah dan apakah kita berada di jalur yang benar. Dalam konteks RPRKD, penurunan emisi GRK menjadi indikator utama keberhasilan. Seberapa jauh upaya kita dalam mengurangi jejak karbon di Jakarta?

Selain itu, peningkatan luas ruang terbuka hijau (RTH) juga menjadi tolok ukur yang penting. RTH tidak hanya mempercantik kota, tetapi juga berperan sebagai paru-paru kota yang menyegarkan udara dan menyerap polusi.

Tak kalah penting, peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim juga perlu dievaluasi. Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, mulai dari banjir rob, cuaca ekstrem, hingga kenaikan permukaan air laut.

Hasil pemantauan dan evaluasi ini nantinya akan menjadi cermin bagi kita semua, memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan yang telah dicapai dan tantangan yang masih ada. Dengan demikian, RPRKD dan program-program turunannya dapat terus disempurnakan, disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim.

Tag: carbon