Ekosistem pesisir dan laut Indonesia, yang dikenal sebagai blue carbon, menyimpan potensi besar dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selain manfaat ekologisnya yang luar biasa, ekosistem ini juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.
Lalu, bagaimana implementasi nilai ekonomi karbon (NEK) dapat membantu untuk mengoptimalkan potensi blue carbon di Indonesia? Kita akan melihat bagaimana NEK dapat mendorong pengelolaan ekosistem blue carbon yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pencapaian target iklim nasional.
Nilai Ekonomi Karbon: pengelolaan dan restorasi ekosistem blue carbon
Nilai ekonomi karbon (NEK) adalah konsep yang memberikan nilai moneter pada emisi gas rumah kaca yang dihindari atau diserap. Dengan memberikan nilai ekonomi pada karbon, NEK menciptakan insentif untuk mengurangi emisi dan meningkatkan penyerapan karbon, termasuk melalui pengelolaan dan restorasi ekosistem blue carbon.
Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk implementasi NEK melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Perpres ini memandatkan pengembangan NEK dan memasukkan sektor kelautan dan pesisir ke dalam konteks NDC. Perpres 98/2021 juga mengatur berbagai mekanisme NEK, seperti perdagangan emisi, offset emisi, pembayaran berbasis hasil (result-based payment), dan pungutan atas karbon.
Peluang dan Tantangan Implementasi NEK untuk Blue Carbon
Implementasi NEK untuk blue carbon di Indonesia menawarkan berbagai peluang, antara lain:
- Pendanaan untuk konservasi dan restorasi: NEK dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk kegiatan konservasi, restorasi, dan pengelolaan berkelanjutan ekosistem blue carbon.
- Insentif bagi masyarakat lokal: Melalui skema pembayaran berbasis hasil, masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem blue carbon dapat memperoleh manfaat ekonomi langsung, sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk menjaga kelestarian ekosistem.
- Peningkatan investasi di sektor kelautan dan perikanan: NEK dapat menarik investasi dari sektor swasta untuk mendukung proyek-proyek blue carbon yang berkelanjutan.
- Dukungan terhadap pencapaian NDC: Pendanaan yang diperoleh dari NEK dapat digunakan untuk mendukung berbagai aksi mitigasi dan adaptasi di sektor kelautan dan perikanan, sehingga berkontribusi pada pencapaian target NDC.
Namun, perjalanan menuju implementasi NEK untuk blue carbon yang efektif bukannya tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama adalah belum lengkapnya metodologi untuk menghitung serapan dan simpanan karbon di beberapa ekosistem blue carbon, terutama karbon yang tersimpan di dalam tanah.
Ketersediaan data yang akurat dan terkini mengenai luas, kondisi, dan potensi serapan karbon dari ekosistem blue carbon juga masih terbatas, menghambat perhitungan yang presisi. Selain itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) untuk karbon biru, serta koordinasi yang solid antar berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, masyarakat lokal, sektor swasta, hingga organisasi non-pemerintah. Penentuan mekanisme NEK harus tepat, di mana mekanisme tersebut harus mampu memberikan insentif yang efektif, adil, dan transparan, sesuai dengan karakteristik unik ekosistem karbon biru dan konteks sosial-ekonomi di Indonesia.
Guna memaksimalkan peluang dan mengatasi berbagai tantangan tersebut. Pengembangan metodologi MRV yang kuat dan diakui secara internasional menjadi prioritas utama, dan ini membutuhkan kerja sama erat antara lembaga penelitian, akademisi, dan pemerintah. Penguatan sistem data dan informasi melalui investasi dalam pengumpulan data dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi juga tak kalah penting. Program-program peningkatan kapasitas harus digalakkan untuk meningkatkan keahlian dalam MRV, pengelolaan ekosistem karbon biru, dan implementasi NEK secara menyeluruh. Penguatan kerangka kelembagaan melalui koordinasi yang efektif antar lembaga dan pembagian peran yang jelas menjadi fondasi yang esensial.
Sebagai langkah awal, implementasi NEK untuk blue carbon dapat dimulai dengan proyek-proyek percontohan di beberapa lokasi terpilih. Pembelajaran dari proyek-proyek percontohan ini akan menjadi bekal berharga untuk pengembangan dan penyempurnaan mekanisme NEK di masa mendatang. Tak kalah penting, kontribusi masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan pihak swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan program terkait karbon biru menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaat.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi blue carbon melalui implementasi NEK, mendukung pencapaian NDC, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan laut. Actia bergerak di bidang carbon management, siap membantu Anda memahami NEK, blue carbon, dan apapun kebutuhan Anda. Implementasi NEK yang efektif untuk blue carbon akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan bagi Indonesia, serta berkontribusi pada upaya global dalam menanggulangi perubahan iklim. Keberhasilan implementasi ini akan menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam memimpin dengan memberi contoh (leading by examples) dalam diplomasi lingkungan hidup dan perubahan iklim.
