Apa Itu Just Transition?

Belakangan ini, istilah Just Transition semakin sering muncul dalam pembahasan perubahan iklim dan transisi energi. Isu ini kembali mendapat perhatian dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) yang berlangsung pada 9–20 November 2026 di Antalya, Turki.

Pembahasannya menarik karena upaya mengurangi emisi ternyata tidak hanya berkaitan dengan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, atau target Net Zero. Ada hal lain yang juga perlu diperhatikan: bagaimana nasib pekerja, masyarakat, dan sektor usaha yang terdampak selama proses perubahan tersebut?

Inilah yang kemudian dikenal sebagai Just Transition atau transisi berkeadilan.

Apa Itu Just Transition?

Secara sederhana, Just Transition adalah proses peralihan menuju ekonomi yang lebih rendah karbon dengan tetap memperhatikan kepentingan manusia, pekerja, dan masyarakat.

Bayangkan sebuah perusahaan yang sebelumnya mengandalkan batu bara sebagai sumber energi, kemudian mulai beralih menggunakan energi terbarukan. Dari sisi lingkungan, langkah ini dapat membantu mengurangi emisi. Namun, bagaimana dengan pekerja yang selama ini menggantungkan penghasilan dari industri batu bara? Bagaimana dengan masyarakat sekitar yang ekonominya bergantung pada kegiatan pertambangan?

Apakah mereka sudah memiliki keterampilan untuk bekerja di sektor baru? Apakah tersedia lapangan pekerjaan pengganti? Bagaimana dampak perubahan tersebut terhadap ekonomi daerah?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi bagian dari pembahasan Just Transition.

Jadi, transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak hanya mengejar penurunan emisi, tetapi juga perlu memastikan bahwa perubahan tersebut tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang paling terdampak.

Mengapa Just Transition Sedang Banyak Dibicarakan?

Perubahan iklim mendorong banyak negara untuk mempercepat pengurangan emisi. Penggunaan energi fosil mulai dikurangi, investasi energi terbarukan meningkat, dan berbagai sektor industri mulai menyiapkan strategi dekarbonisasi.

Namun, proses perubahan ini tidak selalu mudah.

Sektor yang selama ini bergantung pada batu bara, minyak, dan gas perlu menyesuaikan kegiatan operasionalnya. Perusahaan mungkin perlu mengganti teknologi, mengubah proses produksi, atau meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Di sisi lain, perubahan tersebut juga membuka peluang baru, seperti pekerjaan di sektor energi terbarukan, teknologi bersih, kendaraan listrik, dan pengelolaan lingkungan.

Itulah mengapa Just Transition semakin mendapat perhatian. Dunia tidak hanya membicarakan seberapa cepat emisi dapat dikurangi, tetapi juga bagaimana prosesnya dapat berjalan secara adil.

Dalam COP31, pembahasan mengenai Just Transition mencakup penguatan kerja sama internasional, dukungan teknis, peningkatan kapasitas, serta mekanisme untuk membantu negara menerapkan transisi yang lebih inklusif.

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tantangan besar dalam menjalankan transisi berkeadilan.

Ketergantungan terhadap batu bara, perkembangan industri, kebutuhan energi, serta kondisi ekonomi di berbagai daerah membuat proses transisi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama.

Contohnya dapat dilihat di Kalimantan Timur, salah satu wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan batu bara cukup besar. Ketika arah kebijakan mulai bergeser menuju energi yang lebih bersih, pekerja dan masyarakat di wilayah tersebut perlu mendapatkan perhatian.

Mereka membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, memperoleh pekerjaan baru, dan tetap memiliki sumber penghasilan ketika kegiatan ekonomi mulai berubah.

Isu ini juga terlihat dalam kajian Indonesia’s Just Transition in Context yang diterbitkan WRI Indonesia pada September 2026. Kajian tersebut membahas tantangan transisi di sektor ketenagalistrikan, transportasi, dan industri, termasuk perlindungan pekerja, keterjangkauan energi, serta dampak ekonomi terhadap daerah.

Pada COP31, Climate Policy Initiative (CPI) juga mengusulkan pembentukan Just Energy Transition Fund untuk mendukung pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat, memperkuat mata pencaharian lokal, dan mendorong diversifikasi ekonomi daerah di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa transisi energi membutuhkan lebih dari sekadar investasi teknologi. Kesiapan masyarakat dan kondisi ekonomi daerah juga perlu diperhitungkan.

Apa Hubungannya dengan Perusahaan?

Just Transition bukan hanya urusan pemerintah atau perusahaan energi. Dunia usaha dari berbagai sektor juga memiliki peran dalam proses ini.

Ketika perusahaan mulai menerapkan strategi dekarbonisasi, ada kemungkinan perubahan pada teknologi, proses produksi, kebutuhan tenaga kerja, hingga rantai pasok.

Misalnya, perusahaan manufaktur yang berencana mengganti mesin dengan teknologi hemat energi perlu mempertimbangkan kesiapan tenaga kerja dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Begitu juga perusahaan yang mengubah sumber energi atau bahan baku perlu memperhatikan dampaknya terhadap pemasok dan mitra usaha.

Beberapa hal yang dapat mulai diperhatikan perusahaan antara lain:

Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat mempersiapkan proses transisi secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga dari sisi sosial dan ekonomi.

Transisi Rendah Karbon yang Tidak Meninggalkan Siapa Pun

Pada akhirnya, Just Transition mengajak kita melihat perubahan iklim dari sudut pandang yang lebih luas. Mengurangi emisi memang penting, tetapi proses menuju ekonomi rendah karbon juga perlu memperhatikan orang-orang yang terlibat dan terdampak di dalamnya.

Bagi Indonesia, tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan peluang dari ekonomi hijau sekaligus memastikan pekerja, masyarakat, dan dunia usaha dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Sebab, keberhasilan transisi tidak hanya dilihat dari seberapa besar emisi yang berhasil dikurangi, tetapi juga bagaimana manfaat dan peluang dari perubahan itu dapat dirasakan secara lebih merata.