Konsultan IFRS S1 dan IFRS S2 di Indonesia

Konsultan IFRS 1 dan IFRS 2 di Indonesia

Selama ini, laporan keuangan menjadi sumber utama bagi investor untuk menilai kinerja sebuah perusahaan. Namun, dinamika bisnis global menunjukkan bahwa informasi keuangan saja tidak lagi cukup untuk menggambarkan prospek sebuah organisasi. Risiko perubahan iklim, gangguan rantai pasok, transisi menuju ekonomi rendah karbon, hingga kebijakan keberlanjutan kini menjadi faktor yang dapat memengaruhi nilai perusahaan dan keputusan investasi.

Perubahan tersebut mendorong berkembangnya standar pelaporan keberlanjutan yang lebih terstruktur. Melalui International Sustainability Standards Board (ISSB), IFRS Foundation menerbitkan IFRS S1 dan IFRS S2 sebagai acuan global dalam menyampaikan informasi keberlanjutan yang relevan bagi investor dan penyedia modal. Kedua standar ini membantu perusahaan menjelaskan bagaimana isu keberlanjutan memengaruhi strategi, model bisnis, manajemen risiko, serta prospek keuangan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Di Indonesia, perhatian terhadap IFRS S1 dan IFRS S2 terus meningkat. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengadopsi kedua standar tersebut menjadi Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) 1 dan SPK 2 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Bagi banyak perusahaan, periode sebelum implementasi menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kesiapan organisasi, memperbaiki kualitas data keberlanjutan, dan membangun sistem pelaporan yang lebih terintegrasi.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap konsultan IFRS S1 dan IFRS S2 di Indonesia semakin relevan. Implementasi standar ISSB tidak berhenti pada penyusunan laporan, tetapi mencakup penyesuaian proses bisnis, tata kelola, pengelolaan data ESG, hingga koordinasi antar fungsi agar informasi yang diungkapkan benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan.

Mengapa IFRS S1 dan IFRS S2 Mulai Menjadi Perhatian Perusahaan?

Banyak organisasi di Indonesia sebenarnya telah menjalankan berbagai program keberlanjutan. Inventarisasi emisi gas rumah kaca, efisiensi energi, pengelolaan limbah, konservasi air, maupun penyusunan Sustainability Report bukan lagi hal baru, terutama bagi perusahaan yang mengikuti PROPER, memiliki target ESG, atau menjadi bagian dari rantai pasok global.

Meski demikian, tantangan yang dihadapi saat ini berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Investor, lembaga pembiayaan, dan pelanggan internasional tidak hanya ingin mengetahui program keberlanjutan yang dijalankan perusahaan, tetapi juga bagaimana isu tersebut dapat memengaruhi kinerja bisnis dan kondisi keuangan di masa depan.

Sebagai contoh, peningkatan emisi karbon tidak lagi dipandang hanya sebagai indikator lingkungan. Investor akan melihat apakah kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional akibat kebijakan harga karbon, memengaruhi akses pembiayaan berkelanjutan, atau menimbulkan risiko terhadap daya saing perusahaan di pasar internasional. Hal yang sama berlaku untuk risiko fisik akibat perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, atau cuaca ekstrem yang dapat mengganggu operasional maupun rantai pasok.

Kebutuhan akan informasi seperti inilah yang menjadi dasar penyusunan IFRS S1 dan IFRS S2. Standar ini memberikan kerangka yang lebih jelas mengenai informasi apa saja yang perlu diungkapkan agar investor dapat memahami hubungan antara risiko keberlanjutan, strategi perusahaan, dan prospek bisnis di masa depan.

IFRS S1 dan IFRS S2 Bukan Pengganti Sustainability Report

Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah apakah perusahaan tetap perlu menyusun Sustainability Report jika telah menerapkan IFRS S1 dan IFRS S2.

Jawabannya bergantung pada tujuan pelaporan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Sustainability Report umumnya digunakan untuk mengomunikasikan kinerja ESG kepada berbagai kelompok stakeholder, termasuk masyarakat, pelanggan, regulator, karyawan, maupun investor. Ruang lingkupnya cukup luas dan dapat mengacu pada berbagai framework seperti GRI Standards.

Sementara itu, IFRS S1 dan IFRS S2 dikembangkan dengan fokus yang lebih spesifik, yaitu menyediakan informasi keberlanjutan yang material bagi investor dan penyedia modal. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjelaskan bagaimana isu lingkungan, sosial, maupun tata kelola dapat memengaruhi arus kas, akses pendanaan, strategi bisnis, dan kemampuan perusahaan menciptakan nilai dalam jangka panjang.

Dalam praktiknya, kedua pendekatan tersebut saling melengkapi. Sustainability Report tetap berperan sebagai media komunikasi keberlanjutan kepada berbagai pemangku kepentingan, sedangkan IFRS S1 dan IFRS S2 memperkuat kualitas pengungkapan melalui perspektif yang lebih dekat dengan kebutuhan pasar modal dan investor.

Mengapa Banyak Perusahaan Belum Siap?

Pengalaman di berbagai proyek ESG menunjukkan bahwa tantangan implementasi jarang disebabkan oleh tidak adanya data. Sebagian besar perusahaan telah memiliki informasi mengenai konsumsi energi, emisi gas rumah kaca, penggunaan air, limbah, maupun berbagai indikator operasional lainnya.

Permasalahan umumnya muncul ketika data tersebut perlu dikonsolidasikan menjadi satu informasi yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Data sering kali tersimpan di berbagai divisi dengan metode pencatatan yang berbeda, belum memiliki mekanisme verifikasi yang memadai, atau belum dikaitkan dengan proses manajemen risiko dan perencanaan bisnis.

Kondisi tersebut membuat perusahaan memerlukan waktu lebih panjang untuk menyiapkan sustainability disclosure sesuai dengan persyaratan IFRS S1 dan IFRS S2. Oleh karena itu, banyak organisasi memulai proses implementasi melalui gap assessment untuk mengidentifikasi kesenjangan antara sistem yang telah dimiliki dengan persyaratan standar ISSB.

Gap assessment juga membantu perusahaan menentukan prioritas implementasi sehingga investasi waktu dan sumber daya dapat difokuskan pada area yang memberikan dampak paling besar terhadap kesiapan pelaporan.

Apa yang Perlu Diungkapkan dalam IFRS S1?

IFRS S1 memberikan pedoman mengenai informasi keberlanjutan yang perlu diungkapkan apabila informasi tersebut berpotensi memengaruhi keputusan investor dan penyedia modal. Dengan kata lain, fokusnya bukan pada banyaknya program ESG yang dimiliki perusahaan, melainkan pada informasi yang benar-benar memiliki dampak terhadap kinerja dan prospek bisnis.

Dalam implementasinya, perusahaan perlu menjelaskan bagaimana isu keberlanjutan diidentifikasi, bagaimana risiko dan peluang tersebut memengaruhi model bisnis, serta bagaimana manajemen mengelolanya. Pengungkapan juga perlu didukung dengan target, indikator kinerja, dan proses pemantauan yang digunakan perusahaan.

Sebagai contoh, perusahaan manufaktur yang memiliki konsumsi energi tinggi perlu menjelaskan bagaimana kenaikan harga energi, kebijakan dekarbonisasi, atau perubahan regulasi dapat memengaruhi biaya operasional dan strategi bisnis. Begitu pula perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor perlu mempertimbangkan risiko gangguan rantai pasok akibat perubahan iklim atau kebijakan lingkungan di negara asal pemasok.

Melalui pendekatan tersebut, investor memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko keberlanjutan sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul dari transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

IFRS S2: Fokus pada Risiko dan Peluang Perubahan Iklim

Apabila IFRS S1 membahas seluruh isu keberlanjutan yang material, maka IFRS S2 secara khusus mengatur pengungkapan yang berkaitan dengan perubahan iklim (climate-related disclosures).

Standar ini dikembangkan dengan mengadopsi rekomendasi Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), sehingga struktur pengungkapannya tetap mengacu pada empat pilar utama, yaitu governance, strategy, risk management, serta metrics and targets.

Bagi perusahaan, penerapan IFRS S2 bukan sekadar melaporkan besarnya emisi gas rumah kaca. Pengungkapan yang diharapkan jauh lebih luas, termasuk bagaimana perubahan iklim dapat memengaruhi strategi bisnis, investasi, operasional, hingga ketahanan perusahaan dalam jangka panjang.

Sebagai ilustrasi, perusahaan yang beroperasi di wilayah dengan risiko banjir tinggi perlu mengevaluasi potensi gangguan terhadap fasilitas produksi maupun distribusi. Di sisi lain, perusahaan yang bergantung pada bahan bakar fosil juga perlu mempertimbangkan risiko transisi, seperti perubahan kebijakan harga karbon, peningkatan biaya energi, atau pergeseran permintaan pasar menuju produk rendah emisi.

Karena itu, implementasi IFRS S2 membutuhkan keterlibatan berbagai fungsi dalam organisasi. Informasi yang diperlukan tidak hanya berasal dari tim ESG, tetapi juga dari unit operasional, keuangan, manajemen risiko, hingga perencanaan strategis.

Apakah IFRS S1 dan IFRS S2 Menggantikan GRI atau TCFD?

Pertanyaan ini sering muncul ketika perusahaan mulai mempersiapkan implementasi standar ISSB. Jawabannya adalah tidak.

GRI Standards, CDP, SASB, maupun TCFD dikembangkan dengan tujuan dan pengguna informasi yang berbeda. Banyak perusahaan telah menggunakan framework tersebut selama bertahun-tahun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan kepada regulator, pelanggan, investor, atau pemangku kepentingan lainnya.

IFRS S1 dan IFRS S2 tidak mengharuskan perusahaan meninggalkan framework yang telah digunakan. Sebaliknya, kedua standar tersebut dapat menjadi acuan untuk menyelaraskan berbagai informasi keberlanjutan yang telah dimiliki agar lebih relevan bagi investor.

Sebagai contoh, perusahaan yang telah menyusun Sustainability Report berdasarkan GRI umumnya sudah memiliki data mengenai emisi, energi, air, limbah, maupun aspek sosial. Informasi tersebut dapat menjadi fondasi dalam penyusunan sustainability-related financial disclosures, meskipun masih diperlukan penyesuaian agar sesuai dengan persyaratan IFRS S1 dan IFRS S2.

Demikian pula perusahaan yang telah menerapkan rekomendasi TCFD akan memiliki keuntungan karena struktur pengungkapan IFRS S2 dibangun di atas fondasi yang serupa. Hal ini dapat mengurangi upaya yang diperlukan dalam proses implementasi.

Langkah Awal Sebelum Mengimplementasikan IFRS S1 dan IFRS S2

Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah langsung menyusun laporan tanpa memahami tingkat kesiapan organisasi. Pendekatan seperti ini berisiko menghasilkan disclosure yang tidak konsisten atau sulit dipertahankan pada periode pelaporan berikutnya.

Dalam praktiknya, implementasi umumnya diawali dengan gap assessment. Tahap ini bertujuan untuk membandingkan kondisi perusahaan saat ini dengan persyaratan IFRS S1 dan IFRS S2, sehingga area yang perlu diperbaiki dapat diidentifikasi sejak awal.

Hasil gap assessment biasanya menjadi dasar dalam menyusun roadmap implementasi. Perusahaan dapat menentukan prioritas pengembangan, mulai dari penguatan tata kelola, penyempurnaan proses pengumpulan data, peningkatan kualitas pengendalian internal, hingga penyusunan mekanisme pelaporan yang lebih terintegrasi.

Pendekatan bertahap seperti ini juga membantu perusahaan mengoptimalkan sistem yang telah dimiliki. Banyak organisasi sebenarnya telah memiliki data dan kebijakan yang relevan, sehingga implementasi lebih difokuskan pada penyempurnaan proses daripada membangun sistem baru dari awal.

Bagaimana Actia Mendukung Implementasi IFRS S1 dan IFRS S2?

Setiap perusahaan memiliki tingkat kesiapan yang berbeda dalam mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2. Ada organisasi yang telah memiliki Sustainability Report, inventarisasi emisi gas rumah kaca, serta target ESG yang jelas. Di sisi lain, ada pula perusahaan yang baru mulai membangun sistem pengelolaan data keberlanjutan. Karena itu, implementasi tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama untuk semua organisasi.

Actia mendampingi perusahaan mulai dari tahap penilaian kesiapan hingga penyusunan sustainability disclosure yang selaras dengan standar ISSB. Pendampingan dilakukan secara bertahap agar perusahaan dapat memanfaatkan data, sistem, dan proses yang telah dimiliki, sekaligus mengidentifikasi area yang masih perlu diperkuat.

Layanan yang kami berikan meliputi gap assessment, penyusunan roadmap implementasi, pengembangan tata kelola keberlanjutan, identifikasi data yang dibutuhkan, penyusunan climate-related disclosure, hingga review kualitas pengungkapan sebelum dipublikasikan. Pendekatan ini membantu perusahaan membangun sistem pelaporan yang lebih konsisten dan siap digunakan pada periode pelaporan berikutnya.

Dengan pengalaman dalam proyek inventarisasi emisi gas rumah kaca (GHG Inventory), Sustainability Report, strategi dekarbonisasi, ESG, serta carbon footprint, Actia membantu perusahaan menghubungkan berbagai inisiatif keberlanjutan ke dalam kerangka pelaporan yang sesuai dengan IFRS S1 dan IFRS S2.

Pertanyaan yang Sering Diajukan oleh Klien

Apakah IFRS S1 dan IFRS S2 sudah berlaku di Indonesia?

Ya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2 menjadi Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) 1 dan SPK 2 yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2027. Meskipun demikian, banyak perusahaan telah mulai mempersiapkan implementasi melalui gap assessment dan penyempurnaan sistem pelaporan.
Apakah perusahaan yang sudah memiliki Sustainability Report masih perlu menerapkan IFRS S1 dan IFRS S2?

Perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Sustainability Report dapat menjadi fondasi yang baik, tetapi belum tentu telah memenuhi seluruh kebutuhan pengungkapan berdasarkan standar ISSB. Banyak perusahaan telah memiliki data ESG yang memadai, namun masih memerlukan penyesuaian agar informasi tersebut relevan bagi investor dan terhubung dengan aspek keuangan.
Berapa lama implementasi IFRS S1 dan IFRS S2?

Durasi implementasi berbeda pada setiap perusahaan. Faktor yang memengaruhi antara lain kompleksitas organisasi, jumlah lokasi operasional, kualitas data ESG, serta tingkat kematangan tata kelola keberlanjutan. Oleh karena itu, implementasi umumnya diawali dengan gap assessment untuk menentukan ruang lingkup pekerjaan dan prioritas pengembangan.
Mengapa perusahaan perlu menggunakan konsultan IFRS S1 dan IFRS S2?

Standar IFRS S1 dan IFRS S2 melibatkan berbagai aspek, mulai dari tata kelola, manajemen risiko, perubahan iklim, hingga sustainability-related financial disclosures. Pendampingan konsultan membantu perusahaan memahami persyaratan standar, menyusun roadmap implementasi, serta memastikan proses pelaporan berjalan lebih efektif dan sesuai dengan praktik yang berlaku.

Siapkan Implementasi IFRS S1 dan IFRS S2 Sejak Sekarang!

Penerapan IFRS S1 dan IFRS S2 bukan sekadar memenuhi kebutuhan pelaporan. Standar ini membantu perusahaan menyusun informasi keberlanjutan yang lebih terstruktur, konsisten, dan relevan bagi investor maupun penyedia modal. Persiapan yang dilakukan lebih awal juga memberikan waktu bagi perusahaan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas data ESG, serta menyelaraskan proses pelaporan dengan kebutuhan bisnis.

Jika perusahaan Anda sedang mengevaluasi kesiapan penerapan SPK 1, SPK 2, atau membutuhkan pendampingan implementasi IFRS S1 dan IFRS S2, tim Actia siap membantu mulai dari tahap awal hingga penyusunan sustainability disclosure yang sesuai dengan standar ISSB.

Diskusikan kebutuhan perusahaan Anda bersama tim Actia. Kami siap membantu menyusun strategi implementasi yang sesuai dengan karakteristik industri, tingkat kesiapan organisasi, dan tujuan bisnis perusahaan.